KENDARI, fokustime.id– Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara agar segera mempercepat penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada empat paket pekerjaan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2025.
Desakan tersebut menyusul laporan resmi yang telah dimasukkan KPK Sultra kepada Kejati Sultra pada 26 Oktober 2026 dengan Nomor: 11/S-L.P/KPK-SULTRA/X/2026. Laporan tersebut menguraikan dugaan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi volume, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Adapun empat paket pekerjaan yang dilaporkan meliputi pembangunan lanjutan Jalan Bay Pass Pangulubelo, rekonstruksi Jalan Buranga-Tampara, peningkatan/rekonstruksi talud ruas Jalan Ollo Selatan-Horuo/Jalan Horuo-Mantigola, serta rekonstruksi bahu jalan beton Haka-Popalia.
Berdasarkan uraian temuan pemeriksaan BPK dalam dokumen pengaduan tersebut, terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan akumulasi nilai sebesar Rp224.394.475,00.
Rinciannya, pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Bay Pass Pangulubelo sebesar Rp70.289.530, rekonstruksi Jalan Buranga-Tampara sebesar Rp91.095.322, peningkatan/rekonstruksi talud ruas Jalan Ollo Selatan-Horuo/Jalan Horuo-Mantigola sebesar Rp55.583.458, serta rekonstruksi bahu jalan beton Haka-Popalia sebesar Rp7.426.165.
KPK Sultra memandang bahwa temuan tersebut tidak boleh berhenti sebatas catatan pemeriksaan administrasi. Adanya dugaan kekurangan volume pada sejumlah pekerjaan yang telah dinyatakan selesai dan dibayarkan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Terlebih, proyek rekonstruksi talud ruas Jalan Ollo Selatan-Horuo/Jalan Horuo-Mantigola sebelumnya juga telah menjadi perhatian publik. Dalam laporan pengaduannya, KPK Sultra turut menguraikan indikasi penggunaan material yang diduga tidak memenuhi standar spesifikasi serta informasi mengenai kerusakan pekerjaan yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Atas dasar itu, KPK Sultra menegaskan bahwa Kejati Sultra harus segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai laporan pengaduan yang telah disertai dokumen pendukung, termasuk salinan LHP BPK dan dokumentasi lapangan, hanya berhenti pada meja penerimaan laporan tanpa kejelasan tindak lanjut.
KPK Sultra mendesak Kejati Sultra untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, memanggil serta memeriksa Kepala Dinas PUPR Wakatobi, PPK, kontraktor pelaksana, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan keempat proyek tersebut.
Selain itu, Kejati Sultra juga diminta melakukan audit investigasi serta pengujian fisik terhadap seluruh paket pekerjaan yang dilaporkan. Langkah tersebut penting agar dugaan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi tidak hanya dinilai berdasarkan dokumen, tetapi juga dibuktikan melalui pemeriksaan faktual di lapangan.
KPK Sultra menegaskan, laporan pengaduan ini bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan uang negara. Karena itu, Kejati Sultra harus memberikan kepastian tindak lanjut melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Publik tentu menaruh harapan agar setiap temuan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara mendapatkan perhatian serius. Sebab, anggaran pembangunan infrastruktur seharusnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan dugaan penyimpangan.
KPK Sultra menagih ketegasan Kejati Sultra. Temuan BPK senilai Rp224,3 juta harus ditindaklanjuti secara serius. Jangan biarkan laporan ini berlarut-larut tanpa kepastian. Usut tuntas dugaan penyimpangan, periksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan pastikan uang negara dipertanggungjawabkan!
(Tim)
