Fokustime.id – Kendari,11 November 2026 — Lembaga Koalisi Pemerhati Korupsi Sulawesi Tenggara (KPK Sultra) resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 dan 2025 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Laporan dengan tanda terima surat nomor 016/KPK-SULTRA/XI/2026 itu diserahkan pada Rabu, 11 November 2026.
Lembaga ini mendesak Kejati Sultra menaikkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton ke ranah penyelidikan dan penyidikan. Desakan menyusul teridentifikasinya sejumlah dugaan penyimpangan dalam realisasi belanja daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara—terutama pada pos belanja makan minum kegiatan reses DPRD serta perjalanan dinas.
Ketua KPK Sultra, Asar Buton, menyatakan pihaknya telah mengkaji Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Dari kajian itu, ditemukan pola pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya pada belanja makan minum, kegiatan reses DPRD, hingga perjalanan dinas. Menurutnya, temuan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pengembalian ke kas daerah, melainkan perlu diusut untuk melihat apakah terdapat unsur kesengajaan dan manipulasi dokumen.
“Kami memandang temuan BPK ini bukan sekadar temuan administratif. Ada indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Kejati Sultra harus bergerak,” tegas Asar dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini, Kamis (12/11/2026).
Belanja Reses DPRD: Dokumentasi Bergantian dan Kelebihan Bayar
KPK Sultra menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai problematik. Pertama, dugaan penyimpangan pada belanja makan minum kegiatan reses DPRD Kabupaten Buton. LHP BPK mengungkap pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp192.895.000. BPK juga menemukan penggunaan dokumentasi kegiatan secara bergantian untuk mempertanggungjawabkan kegiatan sejumlah anggota dewan, meskipun waktu pelaksanaannya berbeda. Temuan ini diduga berpotensi memenuhi unsur manipulasi bukti pertanggungjawaban.
Kedua, kelebihan pembayaran pada belanja makan minum. Untuk kegiatan reses Tahun 2024, ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp66.077.000, sementara Tahun 2025 mencapai Rp126.818.000. Adapun pada belanja makan minum rapat di Sekretariat DPRD, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp57.725.549 (2024) dan Rp61.272.161 (2025). KPK Sultra mendesak Kejati memeriksa mekanisme pengadaan serta pihak penerima pembayaran untuk memastikan kesesuaian realisasi dengan kegiatan sebenarnya.
Perjalanan Dinas: Uang Harian Melebihi Pagu hingga Hotel Fiktif
Pada pos perjalanan dinas, KPK Sultra menyoroti kelebihan pembayaran uang harian yang melebihi pagu Peraturan Bupati senilai Rp15.180.000, dengan sisa temuan yang belum diselesaikan sebesar Rp12.360.000. Selain itu, BPK menemukan dugaan pembayaran biaya hotel/penginapan yang tidak sesuai kondisi senyatanya dengan nilai temuan mencapai Rp119.126.200 pada enam SKPD. Dari nilai tersebut, penyetoran yang tercatat hanya sebesar Rp889.000, menyisakan sisa temuan Rp118.237.200 yang perlu ditelusuri.
KPK Sultra juga menyoroti potensi kekurangan penerimaan pajak daerah atas pajak restoran/rumah makan sebesar Rp33.092.433 yang diungkap BPK, yang menunjukkan lemahnya pengawasan pemungutan pajak dan berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan asli daerah.
Setda dan MTQ: Temuan yang Tak Dapat Diyakini
Landasan Hukum: Kerugian Nyata dan Ancaman Pidana
KPK Sultra merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara, termasuk penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, dapat dijerat dengan ancaman pidana.
Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur “merugikan keuangan negara” dalam UU Tipikor harus dibuktikan sebagai kerugian yang nyata (actual loss), bukan sekadar potensi. Dalam konteks temuan BPK atas Kabupaten Buton, angka kelebihan bayar dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya yang telah terverifikasi secara audit merupakan kerugian nyata yang memenuhi syarat formil untuk dilakukan penyidikan.
Selain itu, apabila ditemukan bukti pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen pertanggungjawaban secara bergantian, penyidik dapat menjerat pelaku dengan pasal terkait pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
13 Tuntutan Konkret
Dalam pernyataan sikapnya, KPK Sultra merinci 13 tuntutan yang intinya mendesak Kejati Sultra untuk:
1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan belanja makan minum di Setda dan Sekretariat DPRD.
2. Memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, serta pihak penyedia.
3. Menghitung dan menelusuri potensi kerugian keuangan daerah melalui koordinasi dengan BPK.
4. Menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan.
“Kami mengingatkan bahwa uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan temuan BPK ini hanya berhenti sebagai angka dalam laporan. Kejati harus transparan dan profesional,” pungkas Asar.
Konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah berupaya menghubungi pihak Kejati Sulawesi Tenggara melalui pesan tertulis dan sambungan telepon, namun belum memperoleh tanggapan resmi. Redaksi juga telah berupaya mengonfirmasi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara terkait rincian LHP yang dikutip, namun belum ada jawaban hingga waktu terbit. Media ini akan terus memantau perkembangan penanganan dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Buton.
Redaksi:
