Kendari,fokustime.id – Berbagai fakta dan keluhan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran lalu lintas masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama-sama. Pelanggaran yang terlihat sederhana, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak memakai sabuk keselamatan, maupun melampaui batas kecepatan, pada kondisi tertentu dapat menjadi awal terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.Selasa 27 Oktober 2026.
Operasi Patuh 2026 dilaksanakan bukan semata-mata untuk melakukan penindakan atau memperbanyak jumlah tilang. Operasi ini merupakan upaya Polri bersama masyarakat untuk membangun budaya berlalu lintas yang lebih tertib, aman dan berkeselamatan.
Karena itu, Operasi Patuh 2026 tidak dibangun hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Polri justru mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi keselamatan, pengaturan dan penjagaan lalu lintas, patroli pada lokasi rawan, pelayanan kepada masyarakat, pemetaan black spot dan trouble spot, pemeriksaan keselamatan angkutan, hingga penanganan cepat terhadap hambatan lalu lintas.
Penegakan hukum tetap diperlukan, namun dilaksanakan secara selektif, profesional, transparan, terukur, dan berkeadilan, khususnya terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan fatalitas. Penggunaan teknologi ETLE lebih diutamakan, sementara penindakan secara langsung bukan menjadi orientasi utama. Terhadap pelanggaran tertentu yang masih dapat dibina, pendekatan teguran dan imbauan secara humanis tetap menjadi bagian penting dari operasi.
Artinya, ukuran keberhasilan Operasi Patuh akan dilihat dari semakin tertibnya masyarakat, berkurangnya perilaku berkendara yang berisiko, semakin aman dan lancarnya lalu lintas, serta menurunnya potensi kecelakaan dan fatalitas korban.
Operasi ini juga tidak dilaksanakan dengan pola yang sama di seluruh Indonesia. Setiap Polda diberikan ruang untuk menentukan sasaran berdasarkan karakteristik dan permasalahan wilayah masing-masing. Daerah dengan persoalan melawan arus tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan daerah yang memiliki kawasan wisata, jalur angkutan berat, kawasan sekolah, pasar, atau lokasi rawan kecelakaan.
Dalam kondisi wilayah mengalami bencana, gangguan lingkungan, atau situasi khusus, kegiatan pelayanan dan kemanusiaan agar lebih dikedepankan dibandingkan penegakan hukum yang tidak mendesak. Kehadiran Polantas harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil yang sedang dihadapi di wilayah.
Sebagai contoh, apabila wilayah mengalami kabut asap atau kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), seperti yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera, jajaran agar mengurangi kegiatan penegakan hukum yang tidak mendesak dan meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Prioritas diarahkan pada pengaturan lalu lintas, pemberian informasi mengenai kondisi jalan dan jarak pandang, serta sosialisasi kepada pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan meningkatkan kewaspadaan akibat keterbatasan jarak pandang.
Apabila terdapat wilayah yang mengalami kekeringan atau kesulitan air bersih, jajaran dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, dan stakeholder terkait untuk membantu distribusi air bersih kepada masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pelayanan, kemanusiaan, dan kepedulian Polri.
Demikian pula apabila terjadi banjir, tanah longsor, jalan rusak, maupun gangguan infrastruktur, prioritas kegiatan diarahkan pada pengaturan dan pengalihan arus, pemasangan informasi atau peringatan kepada pengguna jalan, pemberian bantuan kepada masyarakat, pengamanan lokasi terdampak, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan dan meminimalkan risiko kecelakaan maupun kemacetan.
Pada wilayah wisata, industri, perkotaan padat, maupun jalur logistik, sasaran dan cara bertindak agar disesuaikan dengan pola mobilitas masyarakat, jam rawan, titik kemacetan, karakteristik kendaraan, serta jenis pelanggaran yang dominan di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, Operasi Patuh 2026 pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Polisi hadir bukan hanya ketika pelanggaran sudah terjadi, tetapi juga untuk mengingatkan, mendidik, melayani, mencegah, serta mengambil tindakan ketika perilaku di jalan sudah membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Karena keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polisi. Keselamatan merupakan tanggung jawab Polisi bersama Masyarakat.
Operasi Patuh 2026 adalah ajakan kepada masyarakat untuk tertib bukan karena takut ditilang, tetapi karena sadar bahwa setiap aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan kita bersama.
Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.
(Umar)
