MOROWALI,fokustime.id– Kuasa hukum PT Azka Mandiri Energi (PT AME) angkat bicara menanggapi pemberitaan KABENGGA.ID berjudul *“Pergam Indonesia Warning KUPP Kelas III Bungku, Izin Tersus PT AME untuk Kegiatan Perdagangan Bahan Bakar Bukan Jual Ban Bekas.”*
Melalui tiga kuasa hukumnya, yakni Adv. Zainudin, S.H., Adv. Irmayani, S.H., dan Adv. Darmawansyah, S.H., PT AME menyampaikan hak jawab sekaligus klarifikasi untuk meluruskan informasi mengenai aktivitas usaha, komoditas yang ditangani, serta legalitas pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) perusahaan tersebut.
Kuasa hukum PT AME menegaskan, aktivitas perusahaan bukan sekadar memperdagangkan ban bekas sebagaimana pemahaman masyarakat awam. Menurut mereka, material tersebut merupakan komoditas bahan bakar alternatif yang memiliki nilai ekonomis dan teknis, khususnya sebagai bahan baku pembuatan minyak pirolisis.
*Ban Bekas Diklaim sebagai Komoditas Energi Alternatif*
Dalam penjelasannya, tim kuasa hukum menyebut ban bekas yang selama ini kerap dipandang sebagai limbah biasa memiliki potensi pemanfaatan dalam industri energi alternatif.
Material tersebut, menurut mereka, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku strategis melalui proses pengolahan pirolisis untuk menghasilkan minyak pirolisis.
Karena itu, kuasa hukum menilai aktivitas penanganan dan pengangkutan material tersebut perlu dilihat berdasarkan tujuan pemanfaatan, karakteristik komoditas, serta dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan, bukan semata-mata berdasarkan penyebutan ban bekas.
*Klaim Legalitas Tersus dan Ruang Lingkup Perizinan*
Adv. Zainudin, S.H., menjelaskan bahwa PT AME merupakan badan usaha yang telah mengantongi dokumen perizinan pengoperasian Terminal Khusus dengan Nomor PB-UMKU: KW/JASA-BARANG/7530.
Menurutnya, berdasarkan dokumen perizinan tersebut, ruang lingkup pelayanan Tersus PT AME mencakup komoditas bahan bakar padat, cair, gas, serta komoditas lain yang berkaitan.
“Jadi, terkait perizinan, pastinya lengkap,” ujar Zainudin.
Ia menegaskan, keberadaan dokumen perizinan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup yang tercantum di dalamnya.
*Kuasa Hukum Paparkan Hasil Uji Laboratorium*
Sementara itu, Adv. Irmayani, S.H., turut memberikan penjelasan mengenai aspek lingkungan dan karakteristik material ban bekas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif.
Ia menyebut pemanfaatan material tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 mengenai pemanfaatan Limbah Non-B3 sebagai substitusi energi.
Sebagai bagian dari argumentasi tersebut, pihak kuasa hukum mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium resmi, material yang dimaksud memiliki sejumlah parameter teknis, di antaranya:
1. *Nilai kalor:* mencapai 9.797,23 kkal/kg, yang menurut kuasa hukum berada di atas batas minimum 2.500 kkal/kg.
2. *Total Organic Halogen (TOX):* kurang dari 2 persen.
3. *Kandungan sulfur (S):* sebesar 0,457 persen atau di bawah batas maksimum 1 persen sebagaimana disampaikan pihak kuasa hukum.
Menurut Irmayani, hasil pengujian tersebut menjadi salah satu dasar teknis yang digunakan perusahaan untuk menjelaskan potensi pemanfaatan material ban bekas sebagai substitusi energi.
Rantai Pasok Disebut Memiliki Tujuan dan Kontrak Resmi
Selain aspek perizinan dan hasil pengujian laboratorium, kuasa hukum PT AME juga menjelaskan mengenai tujuan penyaluran material yang berada di Terminal Khusus perusahaan.
Mereka menyebut material ban bekas tersebut memiliki tujuan penyaluran yang jelas dan didukung dokumen kerja sama berupa *Offtake Agreement* maupun *Purchase Order*.
Penyaluran itu disebut ditujukan kepada PT Xingchen Energi Technologi Indonesia Grup beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang energi, untuk selanjutnya diolah sesuai perizinan lingkungan hidup yang dimiliki pihak pemanfaat.
Kuasa hukum menilai keberadaan kontrak dan tujuan penyaluran tersebut penting untuk menjelaskan bahwa material yang ditangani bukan sekadar barang tanpa tujuan pemanfaatan.
Zainudin: Jangan Asal Mengadu, Kalau Tidak Paham Silakan Bertanya
Lebih lanjut, Adv. Zainudin, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua PERADIN Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa dirinya merupakan warga yang memiliki KTP Morowali.
Ia mengaku justru mendukung apabila material yang selama ini dipandang sebagai limbah dapat dikelola dan dimanfaatkan menjadi produk energi alternatif sehingga mengurangi timbunan limbah di daerah.
“Saya ini pengacara yang ber-KTP Morowali. Sama seperti masyarakat Kabupaten Morowali lainnya, pastilah merasa sangat senang jika ban bekas yang dipandang sebagai limbah itu dibawa ke Surabaya untuk diolah menjadi bahan bakar minyak. Artinya, itu justru mengurangi limbah di tanah Morowali,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa menurut pihaknya, PT AME telah memiliki kelengkapan perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.
“Kalau tidak paham, ya bertanya. Biar kami kasih paham. Jangan asal mengadu ke media,” tegas Zainudin.
Hak Jawab dan Ruang Klarifikasi
Melalui hak jawab tersebut, kuasa hukum PT AME berharap masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai aktivitas perusahaan, khususnya terkait jenis komoditas, legalitas Tersus, hasil pengujian material, serta tujuan penyalurannya.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi tanggapan atas sorotan Pergam Indonesia terhadap KUPP Kelas III Bungku dan aktivitas Terminal Khusus PT AME.
KABENGGA.ID memuat klarifikasi ini sebagai bagian dari pemenuhan hak jawab dan prinsip keberimbangan pemberitaan. Adapun klaim mengenai kelengkapan perizinan, klasifikasi material, hasil pengujian laboratorium, serta kesesuaian kegiatan operasional tetap perlu merujuk pada dokumen resmi dan kewenangan instansi terkait.
(Red/Tim)













