Daerah

TEMUAN BPK SENILAI Rp312,9 JUTA DI DINAS PENDIDIKAN WAKATOBI DISOROT, REYHAN SEBRANG: KEJATI DAN POLDA SULTRA JANGAN TUTUP MATA!

×

TEMUAN BPK SENILAI Rp312,9 JUTA DI DINAS PENDIDIKAN WAKATOBI DISOROT, REYHAN SEBRANG: KEJATI DAN POLDA SULTRA JANGAN TUTUP MATA!

Sebarkan artikel ini

 

 

KENDARI, fokustime.id– Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara melalui Jenderal Lapangan, Reyhan Sebrang, menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dugaan kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dengan nilai mencapai Rp312.939.845,00.

 

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara. Menurut Reyhan, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas menjadi catatan administratif dalam laporan hasil pemeriksaan, melainkan harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan melawan hukum.

 

“Uang negara bukan uang pribadi yang bisa dipertanggungjawabkan sekadarnya. Ketika BPK menemukan persoalan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai ratusan juta rupiah, maka harus ada penjelasan terbuka mengenai bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, bagaimana proses pembayarannya, dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab,” tegas Reyhan Sebrang.

 

Ia juga menyoroti dua pekerjaan yang tercantum dalam materi aksi, yakni peningkatan ruang kelas SDN 1 Mandati I dengan nilai dugaan kekurangan volume sebesar Rp66.737.443,00 dan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri Satu Atap Bajo Sampela sebesar Rp26.404.303,00.

 

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh melalui pemeriksaan dokumen kontrak, laporan progres pekerjaan, berita acara serah terima, laporan konsultan pengawas, hingga pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan di lapangan.

 

Reyhan menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada pihak yang berlindung di balik jabatan maupun kewenangan apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan bukti adanya penyimpangan.

 

KEJATI DAN POLDA SULTRA AKAN DIDATANGI, KONSORSIUM MAHASISWA SIAP GELAR AKSI!

 

Sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara, Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi sekaligus peliputan media pada Selasa, 24 November 2026, dengan titik aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tenggara.

 

Dalam aksi tersebut, Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:

 

1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap temuan BPK mengenai kekurangan volume sembilan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi senilai Rp312.939.845,00.

 

2. Mendesak pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan hukum.

 

3. Mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan kekurangan volume pada pekerjaan peningkatan ruang kelas SDN 1 Mandati I sebesar Rp66.737.443,00 dan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri Satu Atap Bajo Sampela sebesar Rp26.404.303,00.

 

4. Mendesak penelusuran kemungkinan manipulasi laporan progres pekerjaan, rekayasa dokumen pertanggungjawaban, ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan kontrak, serta dugaan pembayaran atas pekerjaan yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

 

5. Menuntut dilakukannya audit investigatif dan pemeriksaan fisik terhadap seluruh sembilan paket pekerjaan, termasuk pemeriksaan dokumen kontrak, adendum, BAST, laporan konsultan pengawas, dan bukti pencairan anggaran.

 

6. Mendesak aparat penegak hukum menetapkan tersangka, melakukan penangkapan, dan memproses hukum hingga persidangan terhadap siapa pun yang berdasarkan alat bukti sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

 

Lebih lanjut, Reyhan menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan sekadar kegiatan menyampaikan aspirasi di depan kantor institusi penegak hukum. Pihaknya ingin memastikan bahwa temuan pemeriksaan terhadap penggunaan uang rakyat mendapatkan tindak lanjut yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Jangan sampai laporan pemeriksaan hanya menjadi dokumen yang tersimpan di atas meja, sementara pertanyaan publik mengenai pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan anggaran tidak mendapatkan jawaban. Kami akan datang ke Kejati Sultra dan Polda Sultra untuk meminta keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang berkaitan dengan sembilan paket pekerjaan tersebut harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari proses klarifikasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.

 

“KAMI TIDAK SEDANG MENCARI KAMBING HITAM. KAMI MENUNTUT KEJELASAN, TRANSPARANSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS UANG RAKYAT. JIKA ADA BUKTI PENYIMPANGAN, MAKA HUKUM HARUS BERJALAN TANPA PANDANG BULU!” tutup Reyhan Sebrang.

 

(Umar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *