Foto ilustrasi
Fokustime.id – Maros, Kamis 17 April 2025 — Dugaan korupsi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Maros memasuki fase penting. Setelah melalui serangkaian penyidikan dan audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya kini telah resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros.
Kasus ini pertama kali mengemuka pada akhir 2023, adanya laporan masyarakat yang mengungkap kejanggalan dalam proyek pengadaan videotron, jaringan internet, dan aplikasi layanan publik. Beberapa proyek bahkan diduga fiktif, meski anggaran besar telah dikucurkan dari APBD.
Sebelumnya disebut, potensi kerugian negara mencapai Rp5,1 miliar per tahun. Namun berdasarkan informasi terbaru, nilai kerugian yang kini dapat dipertanggungjawabkan berada di kisaran Rp600 juta. Angka ini memunculkan tanda tanya: benarkah hanya segitu? Mengingat rentang waktu proyek dari 2021 hingga 2023 dan nilai pengadaan yang tak sedikit, publik menduga angka itu hanya permukaan dari gunung es yang lebih besar.
Meski audit telah rampung dan bukti awal dinilai cukup kuat, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait penetapan tersangka. Kejari Maros belum mengonfirmasi apakah pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah pengambil kebijakan di level atas atau hanya pelaksana teknis di lapangan.
Publik berharap penegakan hukum tak hanya menyentuh “ranting kering” di bawah, sementara “pohon rimbun” di pucuk justru dibiarkan lepas. Jangan sampai keadilan diukur dari siapa yang paling lemah, bukan siapa yang paling bertanggung jawab.
Kasi Intelijen Kejari Maros, Andi Unru, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hasil audit telah diterima dan akan segera diumumkan. “Insya Allah dalam waktu dekat akan kami rilis ke publik. Untuk teknis lebih lanjut bisa langsung ke Kasi Pidsus,” ujarnya. (16/4)
Saat ini, Kasi Pidsus dijabat oleh Sulfikar, S.H., M.H., jaksa yang dikenal berani dan berintegritas dalam mengusut kasus korupsi. Pengalaman beliau di berbagai daerah menjadi harapan agar perkara ini tak mandek di tengah jalan.
Diketahui, proyek-proyek bermasalah di Kominfo Maros dikerjakan oleh Salah satu PT yang memenangkan sejumlah tender sejak tiga tahun terakhir.
Salah satu warga Maros, Abdul Azis HT, mengingatkan agar proses hukum tak dibiarkan mengambang. “Kami yakin Kejari serius. Tapi kalau terlalu lama tanpa kejelasan, masyarakat bisa mulai berpikir macam-macam. Keadilan harus dirasakan, bukan hanya dijanjikan,” tegasnya.
Kini, mata publik tertuju pada Kejari Maros. Harapan tetap besar, namun waktu terus berjalan. Semakin cepat kebenaran diungkap, semakin kecil peluang bisik-bisik kecurigaan tumbuh liar di tengah masyarakat.
(LLGg)
