Fokustime.id – KENDARI, 7 November 2026 — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo (MPM UHO) secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk menjaga transparansi penuh dan bergerak cepat menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi serta penjualan ore nikel ilegal yang menyeret PT Babarina Putra Sulung (BPS). Langkah tegas Tim Penyidik Pidsus Kejati Sultra yang telah mengamankan barang bukti ore nikel dalam jumlah besar—mencapai hampir 200 ribu metrik ton yang belum sempat terjual—serta pelaksanaan penggeledahan di sejumlah lokasi patut didukung penuh. Kendati demikian, MPM UHO mengingatkan agar proses hukum ini tidak berjalan lamban dan harus diekspos secara terang-benderang kepada publik Sultra.
Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM UHO), Miftahul Khuda, menegaskan bahwa pernyataan Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, yang meyakini adanya potensi kerugian negara di atas Rp200 miliar, harus ditindaklanjuti dengan penguatan konstruksi hukum yang mutlak tanpa kompromi.
“Kami mengapresiasi kinerja Kejati Sultra yang berfokus pada pemulihan aset dengan mengamankan hampir 200 ribu metrik ton ore nikel ilegal tersebut. Namun, mengingat taksiran kerugian negara yang sangat fantastis, yakni di atas Rp200 miliar, publik Sultra menuntut pembuktian nyata.
Kejati harus transparan dalam membuka hasil verifikasi ahli dan melacak total ore nikel yang sudah terlanjur diperjualbelikan,” tegas Yuda dalam pernyataan resminya di Kendari, Sabtu (7/11).
MPM UHO menilai keterbukaan informasi dari institusi Kejaksaan sangat krusial guna menutup celah adanya intervensi dari para makelar kasus maupun kekuatan korporasi hitam yang kerap menggerogoti penegakan hukum sektor sumber daya alam di Sulawesi Tenggara.
Menyikapi perkembangan perkara PT Babarina Putra Sulung, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UHO (MPM UHO) menyatakan tiga tuntutan sikap yang objektif,
1. Mendesak Kejati Sultra untuk Mempercepat Hasil Verifikasi Ahli terhadap status, jumlah, serta kadar riil dari barang bukti 200 ribu metrik ton ore nikel yang disita agar status hukum perkara menjadi makin kuat dan inkrah.
2. Mendesak Kejati Sultra Mengusut Tuntas Aliran Penjualan ore nikel yang telah terlanjur dijual bebas secara ilegal, serta membuka identitas seluruh pihak, oknum pejabat, maupun jaringan “dokumen terbang” yang memfasilitasi dugaan kejahatan ini.
3. Meminta Kepala Kejati Sultra secara Berkala Menyampaikan Progres Perkara secara objektif dan berkala demi asas keterbukaan informasi publik, sekaligus menepis adanya anggapan tebang pilih dalam penanganan korupsi pertambangan.
Yuda menambahkan, MPM UHO secara kelembagaan akan memosisikan diri sebagai mitra kontrol sosial yang objektif. Elemen aktivis di Sultra dipastikan siap mengawal setiap tahapan pemeriksaan hingga kasus ini benar-benar dilimpahkan ke meja pengadilan dengan sanksi hukum yang seadil-adilnya bagi para perusak tatanan ekologi dan perekonomian daerah.
(Umar)
