Maros ,fokustime.id— Marjan Massere, anggota DPRD Maros dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Maros, tengah menjadi sorotan tajam publik setelah munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah sebesar Rp 2 miliar yang diberikan kepada KONI Kabupaten Maros.
Sorotan ini semakin tajam setelah LSM Pekan 21, melalui Sekretaris Jenderalnya Amir Kadir, SH, melaporkan dugaan kuat adanya ketidakwajaran dalam penggunaan dana hibah tersebut. Menurut Amir, terdapat banyak kejanggalan dalam dokumen pertanggungjawaban dan dugaan bahwa dana tersebut tidak dikelola secara transparan dan profesional.
Menambah kompleksitas, Marjan juga diketahui merangkap berbagai jabatan strategis di luar jabatannya sebagai legislator, antara lain:
Wakil Ketua KONI Maros (2020–2024)
Ketua PC Nahdlatul Ulama (NU) Maros (2020–2025)
Wakil Sekretaris Kwarcab Pramuka Maros (2021–2025)
Ketua MPKT Karang Taruna Maros (2020–2025)
Anggota MPO Pemuda Pancasila Maros (2020–2025)
Padahal, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mendagri terkait larangan anggota DPRD menerima aliran dana hibah melalui organisasi yang dipimpinnya secara langsung, posisi ini rawan konflik kepentingan dan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Marjan juga duduk di Komisi II DPRD Maros yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan, termasuk sektor yang terkait langsung dengan perencanaan anggaran hibah, pembangunan infrastruktur, hingga pengawasan dana publik.
Masyarakat kini mendesak agar Kejaksaan Negeri Maros tidak berhenti pada tahap penyelidikan, tetapi segera menaikkan status kasus ini ke penyidikan dan penetapan tersangka jika ditemukan bukti yang cukup. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum kini sedang diuji.
Di media sosial, seruan-seruan seperti #UsutDanaKONI, #MarosButuhTransparansi, dan #JanganMainkanUangRakyat mulai menggema. Dukungan terhadap Kejari Maros pun terus mengalir, namun satu hal tetap ditunggu: aksi nyata dan progres hukum yang transparan.
“Publik sudah lelah dengan drama penyelidikan yang tak kunjung tuntas. Kalau ada pelanggaran, jangan tunggu gaduh. Segera ambil langkah hukum tegas, siapa pun yang terlibat,” ujar seorang aktivis muda di Maros yang mulai mengorganisasi kampanye digital soal kasus ini.
Kini, Maros menanti: apakah hukum bisa tetap berdiri tegak meski berhadapan dengan nama-nama berpengaruh dalam politik dan organisasi?
(LLGg)
