KONAWE SELATAN ,fokustime.id— Ketidakpastian operasional PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang diduga berkaitan dengan belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai berdampak pada masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di sekitar perusahaan.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda LIRA Sulawesi Tenggara menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga berdampak pada pekerja, pelaku usaha kecil, jasa transportasi, hingga masyarakat yang bergantung pada perputaran ekonomi di wilayah sekitar operasional PT WIN.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, SH, meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang terdampak.
«“Pemerintah tidak boleh menutup mata. Jika belum terbitnya RKAB berdampak pada aktivitas perusahaan dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah harus hadir dan turun langsung melihat kondisi warga. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakpastian ini,” tegas Pemrin.»
Salah satu warga yang merasakan langsung dampak tersebut adalah Asri, warga Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, yang pernah bekerja di PT WIN.
Asri mengungkapkan bahwa sebelum bekerja di PT WIN, kondisi ekonominya tidak stabil. Namun setelah bekerja di perusahaan tersebut, perekonomiannya perlahan membaik dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.
Menurutnya, penghasilan dari PT WIN tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi penopang utama bagi istri dan anak.
«“Sebelum ada PT WIN, kondisi ekonomi saya sangat tidak stabil. Setelah bekerja di PT WIN, alhamdulillah ekonomi menjadi lebih stabil. Kebutuhan anak dan istri bisa terpenuhi,” ujar Asri.»
Namun, setelah tidak lagi bekerja di PT WIN, Asri kini mengandalkan pekerjaan serabutan. Penghasilannya tidak menentu sehingga kondisi ekonomi keluarganya kembali mengalami ketidakpastian.
Kondisi tersebut, kata Asri, menggambarkan eratnya keterkaitan aktivitas perusahaan dengan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Ia berharap PT WIN dapat kembali beroperasi setelah seluruh proses administrasi dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.
«“Harapan kami, semoga PT WIN bisa kembali beroperasi sehingga ekonomi kami dapat kembali stabil,” harapnya.»
Sementara itu, DPW Pemuda LIRA Sultra mendorong pemerintah bersama instansi terkait untuk memberikan kejelasan terkait proses dan kendala penerbitan RKAB PT WIN. Apabila masih terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, diharapkan seluruh proses dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan dilakukan secara transparan.
Pemuda LIRA menegaskan bahwa investasi harus tetap berjalan dalam koridor regulasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum, kepatuhan perusahaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat dapat berjalan secara seimbang.
«“Investasi boleh berjalan, tetapi masyarakat tidak boleh menjadi korban. Pemerintah harus menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka, adil, dan sesuai aturan,” ujar Pemrin.»
DPW Pemuda LIRA Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan ini secara kritis dan konstruktif. Pemerintah diminta segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas ketidakpastian yang berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.
(Erik)
