KENDARI,fokustime.id– Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang oknum kepala sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), membuka kembali catatan lama yang patut menjadi perhatian serius dunia pendidikan.
AS (48), yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polresta Kendari, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya sendiri berinisial D (17). Lebih mengejutkan, penyidik mengungkap bahwa AS pernah terseret kasus dugaan asusila serupa pada 2021, ketika masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sultra.
Kala itu, kasus tersebut tidak berlanjut ke proses hukum karena pihak korban dan keluarganya memilih penyelesaian melalui jalur adat.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme damai mampu memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah dugaan perbuatan serupa terulang?
Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, mengungkapkan AS diamankan pada Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 17.30 WITA, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik telah menetapkan dia sebagai tersangka,” ujar Welliwanto kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
DIDUGA TERJADI DI LINGKUNGAN SEKOLAH
Peristiwa yang kini diproses hukum tersebut diduga terjadi pada Agustus 2026 di salah satu SMAN di Kota Kendari.
Berdasarkan keterangan kepolisian, saat itu korban bersama seorang rekan sekolahnya sedang menuruni tangga gedung sekolah pada sore hari. Posisi rekan korban berada di depan, sementara AS berjalan di sisi kiri korban.
Dalam situasi tersebut, tersangka diduga mendekati korban, merangkul, kemudian memegang bagian dada siswi tersebut.
“Tiba-tiba, tersangka mendekati korban, merangkulnya, lalu memegang bagian dada korban,” ungkap Welliwanto.
Aksi tersebut diketahui oleh rekan korban yang sempat menoleh ke belakang. Korban yang terkejut kemudian menyikut tubuh AS untuk melepaskan diri dari rangkulan tersebut.
Peristiwa itu disebut berdampak pada kondisi psikologis korban. Orang tua korban yang tidak menerima kejadian tersebut kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke Polresta Kendari.
Menindaklanjuti laporan itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Kendari melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi, hingga menggelar perkara yang berujung pada penetapan AS sebagai tersangka.
CATATAN KASUS 2021 KEMBALI DISOROT
Hal yang membuat perkara ini semakin serius adalah terungkapnya riwayat dugaan kasus serupa yang pernah menyeret AS pada 2021.
Saat itu, AS masih menjabat sebagai Kepala SKO Sultra di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Ia juga pernah dikaitkan dengan dugaan pelecehan seksual terhadap siswi yang berada dalam lingkungan pendidikan yang dipimpinnya.
Namun, perkara tersebut tidak berlanjut ke proses peradilan karena keluarga korban memilih penyelesaian secara adat.
Kini, lima tahun berselang, AS kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelecehan seksual terhadap siswi berbeda.
Riwayat tersebut menjadi catatan penting bagi evaluasi perlindungan peserta didik. Penyelesaian secara kekeluargaan atau adat dalam perkara kekerasan seksual tidak boleh serta-merta dipandang sebagai jaminan bahwa persoalan telah tuntas, terlebih jika menyangkut keselamatan dan hak korban.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi peserta didik, bukan tempat yang justru membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan relasi kuasa.
TERANCAM PIDANA BERLAPIS
Atas perkara yang sedang ditangani, AS kini ditahan di Rumah Tahanan Polresta Kendari untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Perkara ini selanjutnya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk mengusut kasus secara menyeluruh, termasuk mendalami riwayat dugaan peristiwa pada 2021 serta memastikan perlindungan terhadap korban.
Di sisi lain, otoritas pendidikan juga perlu memastikan adanya langkah perlindungan bagi peserta didik agar lingkungan sekolah tetap aman dari segala bentuk kekerasan seksual.
Proses hukum terhadap AS kini berjalan. Namun, perkara ini tidak semestinya berhenti pada penetapan tersangka semata. Perlindungan korban, pengungkapan fakta secara utuh, dan evaluasi sistem pengawasan di lingkungan pendidikan menjadi hal yang tidak kalah penting.
Catatan redaksi: AS masih berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(Tim)
