BUSEL, fokustime.id- Muhammad Ruzlan, pemuda Desa kaofe. menilai bahwa informasi yang beredar menunjukkan adanya kronologi yang lebih kompleks. Sementara keterangan sejumlah warga Desa Kaofe mengindikasikan bahwa insiden tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian interaksi yang memicu ketegangan sejak pagi hingga sore hari.
LS disebut beberapa kali mendatangi Desa Kaofe dan melontarkan pernyataan yang memancing reaksi warga sebelum akhirnya terjadi perkelahian. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata berdiri sebagai insiden spontan, melainkan memiliki dinamika yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Hal yang paling menjadi sorotan adalah dugaan terjadinya kekerasan terhadap seorang Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaofe di lingkungan Polsek Kadatua. Korban disebut datang memenuhi panggilan aparat dengan jaminan keamanan, namun justru mengalami pengeroyokan di area kantor polisi.
Menurut Muhammad Ruzlan, peristiwa ini tidak hanya problem etik, tetapi juga menyentuh aspek hukum yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14, ditegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
“Jika seseorang yang datang dengan jaminan keamanan justru menjadi korban kekerasan di dalam kantor polisi, maka patut diduga telah terjadi kelalaian serius dalam menjalankan fungsi tersebut,” Tegas Muhammad Ruzlan, Pemuda Desa kaofe saat di konfirmasi Awak Media Rabu 6 Mei 2026
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dari perspektif hukum pidana, peristiwa ini berpotensi terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama, serta Pasal 351 tentang penganiayaan. Tidak hanya itu, Pasal 55 dan 56 KUHP juga membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban bagi pihak yang turut serta atau membiarkan terjadinya tindak pidana.
“Pembiaran oleh aparat, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi dapat masuk dalam ranah pidana,” tambahnya.
Selain aspek penegakan hukum, Ruzlan juga menyoroti peran media dalam membentuk persepsi publik. Ia menilai bahwa penyampaian informasi yang menyederhanakan konflik tanpa konteks yang utuh berpotensi menimbulkan bias.
Dalam konteks tersebut, prinsip keberimbangan dan akurasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi penting. Undang-undang tersebut mewajibkan pers untuk menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan tidak menghakimi.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang utuh. Menyederhanakan konflik kompleks hanya menjadi ‘kesalahpahaman media sosial’ berisiko menyesatkan opini publik,” ujarnya.
Pengamat menilai bahwa transparansi dalam pengungkapan fakta menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Aparat diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan pelaku pengeroyokan, tetapi juga mengusut secara menyeluruh rangkaian kejadian, termasuk insiden yang terjadi di lingkungan Polsek.
Peristiwa Kadatua tidak hanya menjadi ujian dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi refleksi atas pentingnya akuntabilitas institusi dan keseimbangan informasi dalam pemberitaan.
(Red/R)
