Morowali,fokustime.id – Masyarakat desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mendesak agar Bupati Morowali, DPRD Morowali serta pihak Aparat Penegak Hukum menjalankan fungsinya dalam menyikapi tuntutan masyarakat desa Torete terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan dana yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korupsi.
Arlan membeberkan, bahwa persoalan ini tidak main-main, dugaan korupsi terbilang nominal besar dan diduga melibatkan banyak pihak. Mulai dari persoalan dana Corporite Sosial Responcibility (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), hingga dana pembebasan lahan aset desa Torete dan pembebasan lahan masyarakat setempat.
Mengenai dana CSR dan PPM misalnya, dengan intensitas aktivitas eksploitasi dan produksi serta aktivitas pengapalan yang tinggi, seharus dana PPM dari PT. Teknik Alum Service (TAS) untuk masyarakat mencapai miliar rupiah dalam setahun.
Belum lagi dari sejumlah perusahaan lainnya, yang beroperasi di wilayah desa Torete. Seperti di PT. Raihan Catur Putra (RCP) yang tembus diangka 1 Milyar lebih pertahun 2024 untuk pembayaran PPM dan CSR periode januari hingga desermber tahun 2023.
Selain kedua perusahaan tersebut. Diwilayah desa Torete, ada beberapa perusahaan tambang nikel lainnya. Diantaranya, PT. Indoberkah Jaya Mandiri (IJM) dan PT. Putra Sulawesi Mining (PSM).
Arlan menambahkan, itu baru persoalan dana PPM dan CSR di desa Torete. Bagaimana soal penyelewengan dana pembebasan lahan desa dan dana pembebasan lahan masyarakat yang total nominal dana pembebasan lahannya mencapai empat milyar lebih.
Dugaan adanya praktik pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) fiktif, penyelewengan dana pembebasan lahan aset desa dan lahan milik masyarakat berhembus bag bangkai yang tak bisa dibendung dan tercium bau-nya ke masyarakat desa tersebut. Dana pembebasan lahan tersebut pun, disinyalir mengalir dan dinikmati banyak pihak.
Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun, diketahui sejumlah fakta. Mulai dari kurang transparansinya Kades Torete sampai adanya nama-nama pemilik lahan yang dibebaskan, namun tidak mendapatkan hak-hak mereka.
Sehingga, masyarakat setempat pun melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan keluh dan kesahnya. Baik lewat aksi demostrasi maupun melalui surat pengaduan kepada pemerintah daerah dan bahkan pihak aparat penegak hukum.
Saat ini, pihak Kepolisian Resort Morowali tengah mendalami surat pengaduan yang dilayangkan masyarakat yang masuk lewat Polsek Bungku Selatan di Lafeu. Dan masyarakat menanti, apakah akhir dari laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan dana oleh Kepala Desa Torete.
Meski demikian, masyarakat desa Torete berharap agar, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Morowali, tidak tutup mata dan pura-pura tuli mengenai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat desa Torete. Pemerintah harus hadir dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakatnya.
Update terbaru dalam konflik agraria di desa Torete, masyarakat tengah melayangkan surat permohonan RDP ke DPRD Morowali dengan menyampaikan sejumlah tuntutan serta meminta kepada Ketua DPRD Morowali agar dihadirkan semua pihak terkait dalam RDP tersebut.
(Wardi)
