TNI/POLRI

Kapolres Sinjai Hadiri Upacara Hari Otonomi Daerah Ke-30 Tahun 2026.

×

Kapolres Sinjai Hadiri Upacara Hari Otonomi Daerah Ke-30 Tahun 2026.

Sebarkan artikel ini

 

 

 

Sinjai , fokustime.id- Kapolres Sinjai AKBP Jamal Fathur Rakhman, S.Ik.,MH menghadiri upacara peringatan

Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai di halaman Kantor Bupati Sinjai, Senin (27/4/2026) pagi.

 

Upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, S.Sos.,M.Si dan dihadiri pula unsur Forkopimda serta ASN lingkup Pemkab Sinjai.

 

Pada kesempatan tersebut, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, S.Sos.,M.Si membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya otonomi daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, dinilai mencerminkan peran strategis daerah dalam mengelola potensi lokal dengan tetap bersinergi bersama pemerintah pusat.

 

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya sinkronisasi antara perencanaan nasional dan daerah. “Ketidaksinkronan selama ini dinilai masih menjadi kendala dalam efektivitas pembangunan,” ujarnya.

 

Selain itu, Integrasi perencanaan dan penganggaran disebut sebagai langkah penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

 

“Reformasi birokrasi berbasis hasil juga menjadi perhatian. Birokrasi diharapkan tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi pada dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

 

Tak hanya itu, Mendagri juga mengatakan Pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pemerintahan turut didorong guna menciptakan tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan responsif.

 

Di sisi lain, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih menjadi tantangan yang mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

 

“Kolaborasi antar daerah juga dinilai perlu diperkuat, mengingat sejumlah persoalan seperti lingkungan, transportasi, dan ekonomi bersifat lintas wilayah,” jelas Mendagri dalam sambutannya.

 

Kemudian, Pemerintah daerah juga diharapkan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk dalam menghadapi isu ketahanan pangan, energi, dan perubahan iklim.

 

“Peringatan ini juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, dengan menghindari kegiatan seremonial berlebihan dan memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

(Umar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *