KENDARI, fokustime.id– Front Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (FRAKSI Sultra) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Buton Tengah Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Senin (16/11/2026).
“Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab publik untuk mendorong penegakan hukum atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Kami berharap Kejati Sultra segera menindaklanjuti pengaduan ini secara serius dan profesional,” kata Ketua Umum FRAKSI Sultra, Rizal Patasumowo.
Laporan pengaduan tersebut menyoroti temuan potensi kelebihan pembayaran sebesar **Rp773.022.363,73** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian bobot sejumlah item pekerjaan dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
“Nilai Rp773 juta lebih ini harus mendapat perhatian serius. Kami ingin mengetahui bagaimana kelebihan pembayaran tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya, dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab. Karena itu, kami meminta Kejati menelusuri seluruh proses pelaksanaan proyek,” tegas Rizal.
FRAKSI Sultra meminta Kejati Sultra melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap pelaksanaan proyek, termasuk memeriksa dokumen kontrak, kesesuaian volume pekerjaan, hasil pemeriksaan fisik, proses pencairan anggaran, serta mekanisme pengawasan proyek.
“Kami meminta penyidik tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan fisik dan menelusuri aliran pembayaran. Semua harus diuji berdasarkan bukti agar persoalan ini menjadi terang,” ujarnya.
FRAKSI Sultra secara khusus meminta Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Direktur PT Total Cakra Alam selaku pihak perusahaan pelaksana proyek serta Direktur RSUD Buton Tengah selaku pihak terkait dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut.
“Kami mendesak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Direktur PT Total Cakra Alam dan Direktur RSUD Buton Tengah untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan proyek ini. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengungkap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tentu semuanya harus berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Rizal.
Dalam laporan pengaduannya, FRAKSI Sultra meminta dugaan penyimpangan tersebut ditelaah berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
“Regulasi tersebut menjadi dasar penting untuk menguji pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi, kami meminta agar diproses berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.
FRAKSI Sultra menegaskan bahwa laporan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong aparat penegak hukum mengungkap fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara dalam pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
“Kami tidak ingin berspekulasi atau menghakimi siapa pun. Biarkan proses hukum membuktikan. Namun, potensi kelebihan pembayaran Rp773 juta lebih ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tutup Rizal.
(Tim/red)













