BOMBANA, fokustime.id– Polemik mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perhatian publik. Dinamika tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai siapa sosok yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Satgas Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Andhy Ardian, menyampaikan pandangan politiknya. Ia menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merupakan salah satu figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mendampingi Prabowo dalam memimpin pemerintahan. Menurutnya, Amran mempunyai kombinasi pengalaman di bidang pemerintahan, ekonomi, pertanian, dan dunia usaha. “Bagi saya, Andi Amran Sulaiman cocok mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman sebagai pengusaha sekaligus teknokrat yang memahami persoalan pangan, ekonomi, dan kebutuhan dunia usaha. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat pemerintahan,” ujar Andhy Ardian kepada awak media, Senin (16/11/2026).
Menurut Andhy, salah satu keunggulan Amran terletak pada latar belakangnya sebagai pengusaha yang kemudian dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Menteri Pertanian. Pengalaman tersebut dinilai memberikan perspektif lebih luas dalam membaca tantangan ekonomi nasional, khususnya sektor pertanian, ketersediaan pangan, produktivitas petani, hingga penguatan industri berbasis sumber daya dalam negeri. Kombinasi pengalaman sebagai pelaku usaha dan pejabat pemerintahan menjadi modal penting untuk mendukung agenda ekonomi Presiden Prabowo.
Selain kapasitas profesional, Andhy menyoroti pentingnya representasi kewilayahan dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, Indonesia Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan dan pembangunan Indonesia. Karena itu, kawasan timur tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus memperoleh ruang representasi yang kuat dalam lingkaran pengambilan keputusan nasional. Kehadiran figur dari luar Jawa dinilai dapat memperkuat keseimbangan nasional sekaligus memperluas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan timur.
Andhy berpandangan, Indonesia Timur membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memahami persoalan daerah dari balik meja birokrasi, tetapi juga rajin turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Dalam penilaiannya, Andi Amran Sulaiman memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan aktivitas lapangan dan memahami berbagai tantangan sektor pertanian. Kedekatan dengan daerah menjadi penting agar persoalan petani, infrastruktur pertanian, distribusi pangan, akses ekonomi, serta kebutuhan masyarakat di wilayah timur dapat diketahui secara langsung dan diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah pusat.
Andhy juga menilai karakter kepemimpinan Amran yang dikenal tegas dan berorientasi pada kerja lapangan memiliki kesesuaian dengan agenda pemerintahan Prabowo, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan hilirisasi. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga mampu memastikan program pemerintah berjalan hingga ke tingkat masyarakat. Dengan demikian, kehadiran figur yang memahami kondisi daerah dapat menjadi penguat bagi pemerintahan dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
Lebih jauh, ia berpandangan bahwa tantangan pemerintahan ke depan tidak cukup dijawab dengan pertimbangan popularitas atau kalkulasi elektoral semata. Diperlukan sosok pendamping presiden yang mempunyai pengalaman eksekutif, kemampuan ekonomi, pemahaman sektor strategis, serta kapasitas memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam kerangka tersebut, Andhy melihat Andi Amran Sulaiman memiliki sejumlah keunggulan yang patut dipertimbangkan, terutama dalam memperkuat posisi Indonesia Timur agar kepentingan masyarakat daerah mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan nasional.
Meski demikian, Andhy menegaskan bahwa pandangannya merupakan aspirasi dan penilaian politik pribadi, bukan keputusan resmi ataupun pernyataan pemerintah. Penentuan posisi wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku. Baginya, yang terpenting adalah memastikan kepemimpinan nasional tetap stabil, solid, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, memahami persoalan ekonomi rakyat, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa. Indonesia Timur juga bagian penting dari republik ini. Karena itu, dibutuhkan figur yang memahami kebutuhan daerah, mau turun langsung menemui masyarakat, dan mampu membawa aspirasi mereka ke tingkat nasional,” tutup Andhy./DR.
(Umar)













