Tim penasihat hukum dari Garda Keadilan Law Firm mengajukan memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan fakta persidangan berkas terpisah, status opini WTP BPK, serta mekanisme Tuntutan Ganti Rugi.
Morowali Utara, fokustime.id – Tim penasihat hukum mantan Bupati Morowali Utara periode 2020–2021, Moh. Askar Abd. Samad, S.E., mengajukan memori peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 21 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan oleh tim dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Garda Keadilan Law Firm (GK Law Firm) yang terdiri atas Dr. Humuntal Pane, SH., MH. selaku managing partner, bersama Dr. Abdullah, SH., MH., Rebecca Patarida Narianta, SH., serta Lukman, SH., MH. Upaya hukum luar biasa ini diajukan untuk menguji kembali putusan kasasi Nomor 964 K/Pid.Sus/2026 yang sebelumnya menjatuhkan pidana penjara dua tahun empat bulan, denda Rp25 juta, dan uang pengganti Rp450 juta.
Dalam dokumen memori peninjauan kembali tersebut, tim kuasa hukum menguraikan dugaan kekhilafan hakim, pertentangan antarputusan, serta fakta yang diklaim terungkap pada perkara terpisah (splitting). Meski demikian, seluruh dalil tersebut masih berupa argumentasi pihak pemohon yang sedang diperiksa oleh majelis hakim agung dalam mekanisme PK.
Fakta Persidangan Terpisah dan Dugaan Pemalsuan Dokumen
Salah satu pokok argumentasi pemohon PK bertumpu pada fakta yang disebut muncul dalam persidangan perkara terpisah (splitting) yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk perkara dengan terpidana mantan Bendahara Pengeluaran Asri Taufik dan mantan Kepala Bagian Umum Rijal Thaib Seti.
Berdasarkan uraian memori PK, bendahara pengeluaran disebut mengakui di bawah sumpah bahwa tanda tangan dan paraf bupati pada sejumlah kuitansi pencairan dana maupun surat pertanggungjawaban (SPJ) dipalsukan sendiri secara sepihak untuk menutupi defisit kas internal di tengah situasi pemfokusan ulang (refocusing) anggaran akibat pandemi Covid-19. Pemohon juga mengemukakan adanya keterangan staf teknis yang menyatakan tidak menerima dana sebagaimana tertulis pada kuitansi karena tanda tangan mereka turut dipalsukan.
Terkait klaim biaya pemeriksaan kesehatan (medical check-up), memori tersebut memuat keterangan dokter pemeriksa yang menyatakan tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun menerima pembayaran dari anggaran daerah sebagaimana tertera dalam kuitansi, sedangkan pemohon mengeklaim membayar biaya pengobatan dari dana pribadi. Pemohon juga membantah pernah menerima atau menikmati uang kas daerah yang dipersoalkan.
Sengketa Kerugian Keuangan Negara, Opini WTP BPK, dan Mekanisme TGR
Selain mempersoalkan keaslian dokumen dan aliran dana, memori PK menyoroti dasar perhitungan kerugian keuangan negara. Kuasa hukum pemohon mendalilkan bahwa pertimbangan kerugian keuangan negara dalam perkara ini bersandar pada laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat), padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI disebut menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada periode terkait.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan daerah, tim hukum berpendapat bahwa kekeliruan pengelolaan kas atau pelanggaran prosedur administrasi oleh aparatur seharusnya ditempuh terlebih dahulu melalui mekanisme administratif dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebelum masuk ke ranah pidana. Dalil ini dikaitkan pula dengan prinsip pertanggungjawaban pidana perseorangan serta ketiadaan kesepahaman niat maupun perbuatan bersama atas penyimpangan yang diklaim dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh bawahan.
Pertentangan Putusan dan Petitum Pembebasan
Pemohon juga menyoroti dugaan pertentangan pertimbangan antara putusan perkara pemohon dan putusan perkara terpidana lain mengenai status kuitansi dan pembebanan kerugian. Selain itu, diuraikan pula adanya dugaan kekeliruan pencantuman identitas pihak dalam surat tuntutan perkara terpisah yang dinilai mengandung cacat prosedural.
Melalui petitum memori PK, tim penasihat hukum memohon kepada Mahkamah Agung agar menerima dan mengabulkan permohonan secara keseluruhan, membatalkan putusan pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi, serta mengadili kembali dengan membebaskan pemohon dari segala dakwaan hukum sekaligus memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
(Wardi)













