MAROS, fokustime.id– Pelaksanaan kegiatan praktik karya yang melibatkan pihak eksternal di SD 19 Tobonggae, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, pada Selasa (17/11/2026), memicu polemik dan kritik dari masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pihak sekolah meminta kepada siswa membawa uang sebesar Rp20.000 untuk pembelian bahan praktik yang dipandu oleh pemateri dari luar sekolah.
Praktik penarikan biaya dari siswa di lingkungan pendidikan dasar ini dinilai mencederai prinsip pendidikan gratis dan rawan menjadi celah komersialisasi sekolah oleh pihak ketiga.
Salah seorang warga yang ditemui di salah satu kafe di Kabupaten Maros, Rabu (18/11/2026), menyayangkan kebijakan sekolah tersebut. Ia mempertanyakan pengawasan dan legalitas izin kegiatan dari instansi terkait.
“Kita perlu mempertanyakan secara serius kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, apakah kegiatan praktik yang menarik biaya dari siswa ini sudah memiliki izin resmi dari Kepala Dinas Pendidikan? Jika kegiatan tersebut masuk dalam kategori pengembangan diri atau ekstrakurikuler, bukankah anggarannya seharusnya sudah terakomodasi dan didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?” ujarnya.
Menurutnya, peristiwa ini bukanlah kali pertama pihak luar leluasa masuk menawarkan produk di sekolah tersebut. “Sekolah ini terkesan sering membuka pintu bagi pihak ketiga untuk berjualan, mulai dari penjualan buku hingga tablet (Tab). Jika terus dibiarkan, sekolah bukan lagi menjadi ruang belajar yang setara, melainkan pasar komersial yang membebani orang tua siswa,” tegasnya.
Selain persoalan transparansi anggaran, kebijakan penarikan uang sebesar Rp20.000 tersebut juga membawa dampak psikologis yang serius bagi peserta didik, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Di lingkungan sekolah dasar, siswa berada pada fase perkembangan mental yang sangat sensitif terhadap penerimaan sosial. Ketika seorang anak tidak mampu membawa uang yang diminta untuk membeli bahan praktik, mereka berisiko tinggi mengalami rasa malu, rendah diri (inferiority), dan perasaan terisolasi karena tidak bisa ikut serta atau harus menonton teman-temannya melakukan praktik. Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial yang nyata di dalam ruang kelas dan dapat menurunkan motivasi belajar anak.
Menanggapi persoalan ini, Ketua LIDIK Pro, Asmar,SH menegaskan bahwa segala bentuk penarikan uang di satuan pendidikan dasar negeri memiliki batasan hukum yang ketat. Merujuk pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, satuan pendidikan dasar negeri dilarang melakukan pungutan yang bersifat wajib dan mengikat kepada peserta didik maupun orang tua/wali.
“Aturannya sudah jelas. Sekolah dasar negeri dilarang memungut biaya dengan dalih apa pun yang sifatnya memaksa dan menentukan nominal tertentu. Jika kegiatan itu bagian dari proses pembelajaran atau ekstrakurikuler, maka pembiayaannya wajib bersumber dari Dana BOS sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS, bukan dibebankan kembali kepada siswa. Memasukkan pihak ketiga untuk berjualan dengan memanfaatkan otoritas sekolah adalah bentuk maladministrasi dan berpotensi melanggar hukum,” jelas Asmar.
Atas dasar tersebut, LIDIK Pro mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengambil langkah tegas. “Kami meminta kepada Bapak Bupati Maros untuk segera bertindak mengevaluasi kinerja Kepala SD 19 Tobonggae melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Pihak sekolah dinilai terlalu sering membuka ruang bagi pedagang atau pihak ketiga untuk berjualan di lingkungan sekolah, seperti buku, Tab, dan produk lainnya. Selain itu, kami mendesak Bupati untuk menurunkan tim Inspektorat Kabupaten Maros guna melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana BOS di sekolah tersebut,” tegas Asmar.
Sementara itu, guna menjaga keberimbangan informasi dan melakukan konfirmasi terkait legalitas kegiatan maupun pengawasan terhadap satuan pendidikan tersebut, redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan maupun tanggapan resmi. Laporan:syamsir













