KENDARI, fokustime.id– Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi megaproyek pembangunan Bandara Kolaka Utara yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp9,7 miliar.
Koordinator Lapangan (Korlap) FKPMI Sultra, Dhonal, mengatakan tuntutan tersebut didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kerugian negara sebesar Rp9,7 miliar dalam proyek tersebut.
Menurutnya, hingga saat ini pihaknya menilai belum terdapat kepastian hukum yang jelas terkait pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan bandara tersebut.
“Temuan BPK pada saat itu Rp9,7 miliar. Sampai hari ini kami menganggap bahwa tidak ada kepastian hukum yang jelas terhadap aktor-aktor di balik kasus tersebut. Sehingga kami datang di Kejati Sultra ini menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap para diduga pelaku korupsi megaproyek bandara tersebut,” ujar Dhonal saat ditemui di Kantor Kejati Sultra. Senin (18/11/2026).
Dalam orasinya, FKPMI Sultra juga menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia dan Jaksa Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara serius, transparan, dan tanpa kompromi.
Tak hanya itu, FKPMI Sultra turut mendesak Kejati Sultra untuk memanggil Wakil Bupati Kolaka Utara yang pada saat proyek tersebut berlangsung disebut menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dhonal menilai posisi tersebut perlu menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum, khususnya terkait tanggung jawab dalam proses penganggaran dan temuan BPK, baik pada proyek infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa.
“Beliau adalah selaku Ketua Tim TAPD, dalam hal ini beliaulah yang bertanggung jawab terhadap temuan-temuan BPK, baik dalam bentuk temuan proyek infrastruktur maupun temuan pengadaan barang dan jasa. Dia harus bertanggung jawab, sehingga saya juga meminta beliau harus dihadirkan dan diadili juga kalau memang terbukti patut untuk kita hukum,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, FKPMI Sultra berharap Kejati Sultra segera merespons tuntutan yang disampaikan dengan melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut serta mengungkap pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
FKPMI Sultra menegaskan, penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi megaproyek Bandara Kolaka Utara harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih demi mewujudkan keadilan serta memastikan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan.
(Tim/red)













