Fokustime.id – KENDARI, (10 November 2026). – Barisan Aktivis Nusantara (BANUSA) menyoroti proses penerbitan status suspend terhadap PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA) yang disebut telah terjadi sebanyak tiga kali.
BANUSA meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menelusuri secara menyeluruh proses administrasi dan pengambilan keputusan yang melatarbelakangi penerbitan status tersebut, termasuk mengidentifikasi pejabat yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan.
Sorotan itu menguat setelah Kejagung RI dalam konferensi pers pada 6 November 2026 menyampaikan adanya keterkaitan enam perusahaan dengan Arif Kurniawan, yang dikenal dengan julukan “Raja Nikel”.
Enam perusahaan yang disebut dalam keterangan tersebut yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Dalam pemaparan itu, Kejagung mengungkapkan bahwa IUP Eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015. Hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut sempat ditolak karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Namun, penolakan tersebut kemudian dicabut dan kedua perusahaan disebut memperoleh status suspend hingga tiga kali.
Bagi BANUSA, rangkaian perubahan keputusan itu perlu dijelaskan secara transparan. Penelusuran tidak hanya diarahkan pada hasil akhir, tetapi juga dasar hukum, dokumen pendukung, mekanisme evaluasi, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap prosesnya.
DUGAAN IRISAN MASA JABATAN DAN RANTAI KEWENANGAN
Ketua Umum sekaligus Koordinator Pusat BANUSA, Andi Zulkifli, menyatakan bahwa penelusuran perlu diarahkan pada pejabat yang memiliki kewenangan sesuai periode penerbitan masing-masing keputusan suspend.
Burhanuddin diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara hingga 27 November 2017. Sementara itu, Andi Makkawaru menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Sultra sejak November 2017 hingga Januari 2019.
Menurut BANUSA, riwayat jabatan tersebut perlu dicocokkan dengan tanggal penerbitan ketiga keputusan suspend, termasuk identitas pejabat yang mengusulkan, menyetujui, maupun menandatangani dokumen tersebut.
Apabila ditemukan kesesuaian periode, hal itu dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mendalami proses pengambilan keputusan dan kewenangan masing-masing pihak.
Penelusuran juga dinilai perlu mencakup jajaran teknis di lingkungan Dinas ESDM Sultra.
Nama Nining Rahmatia, yang disebut pernah menjabat Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, serta Muhammad Hasbullah Idris, yang disebut pernah menjabat Kepala Bidang Minerba, turut menjadi bagian dari pihak yang menurut BANUSA perlu ditelusuri peran administratif dan kewenangannya.
BANUSA menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana.
Penelusuran yang diminta bertujuan memastikan siapa yang melakukan verifikasi, memberikan pertimbangan teknis, menyusun rekomendasi, memberikan persetujuan, hingga menandatangani keputusan.
Dengan demikian, penilaian terhadap setiap pihak harus didasarkan pada dokumen, kewenangan jabatan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan riwayat jabatan atau dugaan keterkaitan.
DUGAAN KETERKAITAN ARIF KURNIAWAN PERLU DIDALAMI
BANUSA juga meminta Kejagung RI mendalami kemungkinan adanya komunikasi, intervensi, atau kepentingan tertentu yang berkaitan dengan proses administrasi PT BSJ dan PT KAA.
Keterangan Kejagung mengenai keterkaitan Arif Kurniawan dengan sejumlah perusahaan, menurut BANUSA, dapat menjadi salah satu informasi awal untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara kepentingan perusahaan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.
Meski demikian, BANUSA mengingatkan bahwa dugaan komunikasi, intervensi, maupun aliran dana tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa dukungan bukti yang sah dan terverifikasi.
Karena itu, seluruh kemungkinan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen perizinan, keterangan pihak-pihak terkait, riwayat komunikasi yang relevan, serta penelusuran transaksi keuangan apabila ditemukan indikasi yang mendukung.
Pendalaman tersebut penting agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada identifikasi perusahaan, tetapi juga mampu mengungkap bagaimana kebijakan dan keputusan administratif diterbitkan.
### BANUSA DESAK KEJAGUNG TELUSURI SELURUH RANGKAIAN KEPUTUSAN
Andi Zulkifli meminta Kejagung RI tidak hanya mendalami perusahaan dan pihak-pihak yang disebut memiliki keterkaitan, tetapi juga menelusuri seluruh proses administrasi yang melahirkan tiga kali status suspend tersebut.
“Yang harus dibuka adalah bagaimana keputusan itu bisa terbit sampai tiga kali. Siapa yang mengusulkan, siapa yang memeriksa, siapa yang memberikan rekomendasi teknis, dan siapa yang mengambil keputusan akhir. Semua harus diuji berdasarkan dokumen dan kewenangan pada saat itu,” tegas Andi.
BANUSA meminta aparat penegak hukum menelusuri nomor dan tanggal setiap keputusan suspend, dasar hukum yang digunakan, dokumen evaluasi, rekomendasi teknis, disposisi pejabat, serta identitas pihak yang menandatangani keputusan.
Menurut Andi, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan atau terdapat indikasi penyimpangan kewenangan yang perlu ditindaklanjuti.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada perusahaan. Rantai keputusan di dalam birokrasi juga harus diperiksa. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutupnya.
BANUSA secara kelembagaan menegaskan bahwa permintaan penelusuran terhadap nama-nama pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya mengurai rantai kewenangan dan memastikan transparansi proses perizinan, bukan penetapan kesalahan terhadap individu tertentu.
CATATAN REDAKSI
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan pernyataan yang disampaikan BANUSA serta keterangan Kejaksaan Agung sebagaimana dirujuk dalam materi pemberitaan. Penyebutan nama individu maupun perusahaan dalam berita ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk penetapan kesalahan atau kesimpulan hukum.
Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai keterlibatan pejabat, intervensi, komunikasi khusus, maupun aliran dana masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Umar)
