Maros,fokustime.id – Kejadian memilukan menimpa Hasni, seorang ibu hamil asal Dusun Bonto-Bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Ia harus melahirkan di tengah jalan karena akses menuju puskesmas rusak parah dan tak dapat dilalui kendaraan. Peristiwa ini memicu kemarahan warga serta aktivis masyarakat sipil yang menilai pemerintah daerah telah gagal menjamin layanan dasar masyarakat.
Peristiwa terjadi Senin malam (21/4/2025), saat Hasni mengalami kontraksi hebat. Karena jalur utama tak bisa dilewati kendaraan, Hasni dievakuasi menggunakan sarung sebagai tandu darurat sejauh 4 kilometer. Persalinan akhirnya dilakukan di teras rumah kerabatnya oleh dua bidan desa, sebelum akhirnya ibu dan bayi dibawa ke Puskesmas Tompobulu.
“Kami tak sempat sampai puskesmas, kondisi jalannya sangat parah. Setelah lahir baru kami bawa pakai mobil siaga,” ujar Kepala Desa Bonto Somba, Suparman, Rabu (23/4/2025).
Warga geram dengan kondisi ini. Salah satunya, Riski, menyebut pemerintah daerah lebih sibuk menggelar acara seremonial dan mendatangkan artis daripada memperbaiki infrastruktur desa.
“Setiap tahun panggung hiburan dibangun megah, artis dari ibu kota didatangkan. Tapi jalan kami dibiarkan rusak bertahun-tahun. Kami ini butuh jalan, bukan hiburan sesaat!” kecam Riski.
Sorotan tajam juga datang dari Sekretaris Jenderal LSM Pekan 21, Amir Kadir, S.H. Ia menilai insiden ini mencerminkan kegagalan sistemik dan ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan masyarakat pedalaman.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk pengabaian yang disengaja. Ketika anggaran digelontorkan untuk acara seremonial, tapi jalan ke dusun-dusun tak tersentuh, maka pemerintah Maros harus disorot keras. Di mana nurani mereka?” ujar Amir dengan nada tajam.
Amir mendesak agar Pemkab Maros segera turun tangan dan tidak hanya sekadar berjanji di depan kamera.
“Jangan hanya bergerak ketika viral! Ini bukan konten, ini nyawa! Hari ini Hasni melahirkan di tengah jalan, besok bisa saja ada yang meninggal karena ambulans tak bisa lewat. Sampai kapan warga harus berjuang sendiri?” tegasnya.
LSM Pekan 21 berencana mengirimkan laporan langsung ke Ombudsman RI dan Inspektorat Sulsel agar persoalan ini menjadi perhatian serius. Mereka juga mendorong audit menyeluruh terhadap alokasi dana infrastruktur di Kabupaten Maros.
“Jika perlu, kami buka data anggaran hiburan dan bandingkan dengan pembangunan jalan. Biar publik tahu siapa sebenarnya yang hanya peduli pencitraan,” tutup Amir.
(LLGg)
