Daerah

Terkait Klarifikasi PT. AME, Pergam Indonesia : Terkesan Mengada-Ngada. 

 

 

Jakarta, fokustime.id – Klarifikasi PT. Azka Mineral Energi (AME) melalui tiga orang pengacaranya terkait aktivitas pemuatan limbah ban bekas di terminal khusus PT. AME dinilai mengada-ngada oleh Persatuan Gerakan Mahasiswa (Pergam) Indonesia.

 

Koordinator Presidium Pergam Indonesia, Asvin A, SH mengatakan, klarifikasi yang disampaikan oleh pengacara PT. AME terkesan amatir dan mengada-ngada.

 

“Mereka (pengacara PT. AME ) paham ngga apa yang di maksud usaha pokok? Kami akui bahwa PT. AME memiliki perizinan pengoperasian terminal khusus tetapi fungsinya bukan untuk pengangkutan atau pemuatan Ban Bekas”. Kata Asvin melalui keterangan tertulisnya, Minggu, (22/11/26).

 

Asvin menjelaskan, berdasarkan perizinan berusaha PT. AME adalah terkait penjualan Migas dan BBM dalam bentuk barang yang sudah jadi bukan bahan baku.

 

“Ban Bekas itu bahan baku, mesti diolah dulu untuk menghasilkan bahan bakar. Sehingga tidak bisa di rasionalkan karna hanya memiliki keterkaitan dengan bahan bakar”. Beber alumni fakultas hukum UIC Jakarta itu

 

Lebih lanjut, ia menyarankan kepada pengacara PT. AME untuk tidak menggunakan ilmu cocoklogi terkait pemuatan ban bekas PT. SMM di Jetty PT. AME.

 

“Jadi analoginya saya punya izin tersus untuk kegiatan penjualan barang-barang stainless stell atau mobil listrik. Tapi saya pakai untuk muat nikel. Terus saya bilang nikel ini adalah bahan baku stainless stell dan baterai mobil listrik jadi ada kaitannya dengan nikel”. Ucap Asvin sambil tertawa ringan

 

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada KUPP Kelas III Molawe untuk tetap konsisten berpedoman pada Permenhub Nomor PM 52 Tahun 2021.

 

“Permenhub ini adalah turunan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga pedoman untuk terminal khusus adalah aturan ini”. Jelas kader PMII Jaktim itu

 

Terkait dengan pembenaran atau cocoklogi dari pengacara PT. AME, Asvin menyampaikan, bahwa pihaknya lebih memilih fokus kepada materi pelaporan di Direktorat Jendral (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) dan institusi terkait lainnya.

 

“Kami tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang cocoklogi seperti itu, kami akan fokus pada materi laporan kami”. Tutupnya

 

(Tim/Red)

Exit mobile version