PAREPARE, fokustime.id– Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kehadiran di tengah warga, tetapi juga melalui pelayanan publik yang mudah, transparan, dan memberikan kepastian. Semangat inilah yang menjadi bagian penting dalam upaya Polres Parepare memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Komitmen tersebut sejalan dengan tagline Kapolri Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang humanis dan responsif.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan itu turut mendapat perhatian dalam kunjungan Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan untuk melakukan penilaian pelayanan publik di Polres Parepare, Selasa (10/11/2026).
Tim yang dipimpin Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, Aswiwin Sirua, tersebut meninjau sejumlah unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ada empat bagian yang menjadi lokus pemeriksaan, yakni Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelkam, Bagian Perencanaan, dan Seksi Pengawasan (Siwas).
Di SPKT, pemeriksaan mencakup pelayanan penerimaan laporan polisi dan surat keterangan kehilangan. Sementara di Sat Intelkam, tim meninjau pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta perizinan keramaian.
Ombudsman juga memeriksa dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan publik melalui Bagian Perencanaan. Adapun pada Siwas, perhatian diarahkan pada pelayanan pengaduan masyarakat serta pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SPAN LAPOR.
Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si., bersama sejumlah pejabat utama Polres Parepare mendampingi proses penilaian tersebut.
Menurut Saharuddin, pelayanan yang baik merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran polisi di tengah masyarakat. Karena itu, setiap unit pelayanan dituntut memberikan kemudahan, kepastian, dan perlakuan yang adil kepada warga.
“Polisi Bersama Masyarakat bukan hanya tentang kehadiran polisi di tengah warga, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, terbuka, dan tidak mempersulit. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan yang benar-benar mereka rasakan manfaatnya,” ujar Saharuddin.
Ia menilai penilaian Ombudsman menjadi kesempatan bagi Polres Parepare untuk memperoleh masukan sekaligus mengidentifikasi bagian pelayanan yang masih membutuhkan pembenahan.
Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui slogan atau program institusi. Masyarakat merasakan kualitas pelayanan dari hal-hal sederhana, seperti kemudahan mengurus administrasi, kejelasan persyaratan, kecepatan respons, hingga sikap petugas saat memberikan pelayanan.
Melalui evaluasi tersebut, Polres Parepare diharapkan semakin memperkuat standar pelayanan di seluruh unit kerja. Dengan begitu, semangat Polisi Bersama Masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. (*)
