Konawe Selatan ,fokustime.id— Persoalan belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) kembali mendapat sorotan dari kalangan pemuda dan mahasiswa Sulawesi Tenggara.
Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Konawe Selatan sekaligus Ketua DPD Gerakan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tenggara menegaskan, pemerintah harus segera memberikan kepastian terkait proses RKAB PT WIN. Menurutnya, ketidakpastian tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas di sekitar wilayah pertambangan.
“Saya sebagai tokoh pemuda Kabupaten Konawe Selatan berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan mengeluarkan RKAB PT WIN. Persoalan ini bukan hanya menyangkut perusahaan, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di lingkar tambang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selama ini keberadaan PT WIN dinilai memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, tetapi juga masyarakat Konawe Selatan hingga Sulawesi Tenggara secara umum.
Menurutnya, ketika aktivitas perusahaan terhenti dalam waktu yang panjang akibat belum adanya kepastian RKAB, maka efek dominonya berpotensi semakin luas.
“Kalau aktivitas PT WIN terus terhenti karena belum adanya kepastian RKAB, tentu yang terdampak bukan hanya perusahaan. Ada pekerja, pelaku usaha, pedagang, jasa transportasi dan masyarakat lainnya yang ikut bergantung pada perputaran ekonomi dari aktivitas tersebut,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu melihat persoalan RKAB secara komprehensif. Jika memang terdapat kekurangan administratif maupun substansi dalam pengajuan RKAB, pemerintah diminta menyampaikan secara terbuka kepada publik sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tidak terdapat persoalan hukum maupun teknis yang menjadi penghalang, pemerintah diminta tidak membiarkan proses tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.
Sebagai Ketua DPD Gerakan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tenggara sekaligus seorang sarjana hukum, dirinya menekankan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam setiap proses pemerintahan.
“Kami tidak sedang meminta pemerintah mengabaikan aturan. Justru kami meminta agar aturan dijalankan secara transparan, objektif dan memberikan kepastian. Kalau ada yang harus diperbaiki, sampaikan apa yang harus diperbaiki. Kalau sudah memenuhi ketentuan, jangan dibiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kejelasan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melalui instansi yang berwenang segera memberikan penjelasan resmi mengenai status RKAB PT WIN, termasuk tahapan proses, kendala yang dihadapi serta langkah penyelesaiannya.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan kepastian, bukan membiarkan masyarakat menjadi pihak yang paling lama menanggung dampak dari sebuah ketidakpastian kebijakan.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi dan kepastian. Jangan sampai ketidakjelasan administrasi atau proses birokrasi akhirnya membuat masyarakat kecil kehilangan sumber penghasilan. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (An)
