TNI/POLRI

Ketua PIDAR Papua Barat Sayangkan SP3 yang Dikeluarkan Direskrimum

 

 

PAPUA BARAT, fokustime.id- Ketua Pilar Pemuda Rakyat (PIDAR) Papua Barat Jekson S Kapisa menyayangkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan) yang di keluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Nomor: B/501/X/REK.1.9/2026. Ditreskrimum yang tidak Memiliki dasar hukum perhentian Sepihak dan Meminta Propam Polri Segera periksa Penyidik Ditreskrimum.

 

Jekson Kapisa menilai ada dugaan keras bermain laporan pemalsuan tanda tangan yang di laporkan Fredrik Rumbobiar pada, 22 Januari 2026 Nomor: B/27/I/Spkt/polda Papua Barat anak dari Almarhum, Letkol Pol (Purn) N.J Rumbobiar atas Pemalsuan tanda Tangan yang di Lakukan Oleh Oknom PT. Pelindo IV Manokwari yang mengeluarkan Berita acara pelepasan Tanah Hak Ulayat, dan memalsukan tanda Tangan NJ Rumbobiar yang sangat jelas melanggar Hukum, namun dilindungi Oleh Ditreskrimum.

 

Menurut Keterangan Saksi William Rumbobiar Anak Kandung Almarhum Letkol Pol (Purn)NJ Rumbobiar, Berita Acara Pelepasan Tanah tersebut palsu karena dia sebagai saksi hidup yang mengantar orang tuanya ke PT. Pelindo, untuk menerima bantuan uang tiket sebesar 4.500.000 sebagai mana tertulis dalam kwitansi tanggal 16 Februari 1999 untuk keperluan tiket berangkat menggunakan Kapal KM. Umsini ke Surabaya dan tidak ada berita acara surat pelepasan Tanah hak ulayat

 

Berdasarkan keterangan saksi William Rumbobiar anak dari almarhum Purna, Letkol Polisi NJ Rumbobiar pada saat mengantar Orang Tuanya Untuk menerima bantuan uang tiket tidak ada berita acara

 

Jekson S. Kapisa dengan tegas meminta hasil (labfor) Forensik pemalsuan tanda tangan yang Identik, jelas identik karena surat berita acara pelepasan Tanah yang di palsukan yang di ambil ke Laboratorium Forensik Jayapura, sedangkan Kwitansi Asli tanda tangan dan KTP tidak di ambil sehingga hasil (labfor) Forensik yang katanya identik cacat hukum tidak sesuai dengan Fakta, Hukum ini sangat mencederai Citra, polri,

 

“Kami meminta Kapolri, agar segera memerintahkan propam Polri untuk memeriksa Penyidik Reskrim Polda Papua Barat, yang sengaja mengabaikan hasil laporan tersebut. Belum ada Gelar perkara yang menghadirkan saksi tiba tida mengeluarkan SP3 / Surat Pemberitahuan Penghentian penyelidikan, secara sepihak,” ujarnya

 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto berkomitmen untuk membersihkan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

 

Hal ini menjadi salah satu penekanan penting yang disampaikan dalam pemaparannya secara tegas mengingatkan bahwa tidak boleh ada anggota Polri yang menjadikan tekanan pekerjaan, target penanganan perkara, maupun kepentingan tertentu sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran hukum.

 

“Kapolri menegaskan bahwa anggota Polri dilarang melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, dan tidak boleh menjadi backing atau pelindung kegiatan ilegal, serta menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum,” ulas Jakson menceritakan. (Megy)

Exit mobile version