KENDARI ,fokustime.id– Gerakan Pemuda dan Masyarakat Oposisi Sulawesi Tenggara (GPMS Sultra) menyoroti pelaksanaan proyek Preservasi Jalan Wasolangka–Bone Kacintala Segmen II Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). GPMS Sultra mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara membuka informasi anggaran secara transparan serta memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
Ketua GPMS Sultra, ILHAM GP, menyampaikan bahwa berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek, pekerjaan tersebut tercatat menggunakan Nomor Kontrak HK0201/Bpjn19.B.2/2026/413.18, tertanggal 6 November 2026, dengan masa pelaksanaan 56 hari kerja. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Toma Jaya Abadi dengan sumber pendanaan APBN.
Namun, GPMS Sultra mempertanyakan tidak terlihatnya nominal nilai kontrak dalam dokumentasi papan informasi proyek tersebut. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak BPJN Sulawesi Tenggara agar masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran negara yang dialokasikan untuk pekerjaan infrastruktur tersebut.
“Setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami mempertanyakan mengapa nilai kontrak tidak terlihat dalam dokumentasi papan informasi proyek. BPJN Sulawesi Tenggara harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pagu anggaran, HPS, nilai kontrak, serta rincian pekerjaan yang dilaksanakan,” tegas ILHAM GP.
Menurutnya, persoalan transparansi tidak boleh berhenti pada informasi administratif semata. GPMS Sultra juga meminta BPJN Sulawesi Tenggara membuka dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, gambar perencanaan, serta Bill of Quantities (BoQ) agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan proyek.
Selain itu, GPMS Sultra mendesak dilakukannya pemeriksaan langsung terhadap volume pekerjaan di lapangan dengan membandingkan realisasi fisik terhadap kuantitas yang tercantum dalam kontrak. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, maupun pembayaran yang tidak sebanding dengan hasil pekerjaan.
“Kami tidak ingin proyek yang bersumber dari APBN hanya selesai secara administratif, tetapi kualitas dan volume pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang telah dikontrakkan. Karena itu, PPK, BPJN, penyedia jasa, dan konsultan pengawas harus memastikan setiap item pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun keuangan,” lanjutnya.
Tidak hanya mendesak BPJN, GPMS Sultra juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima dan menelaah pengaduan masyarakat terkait proyek tersebut. GPMS meminta aparat penegak hukum melakukan pengumpulan bahan dan keterangan apabila terdapat informasi awal yang menunjukkan dugaan penyimpangan dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kontrak, maupun pembayaran pekerjaan.
GPMS Sultra secara khusus meminta Kejati Sulawesi Tenggara menelusuri kemungkinan adanya penggelembungan harga (mark-up), kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga potensi pembayaran yang tidak sesuai dengan progres fisik, sepanjang terdapat bukti awal yang mendukung.
Di sisi lain, GPMS Sultra turut mendesak BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan perhatian terhadap proyek tersebut dalam perencanaan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian alokasi anggaran, nilai kontrak, realisasi pembayaran, volume pekerjaan, serta hasil fisik di lapangan.
“Kami meminta BPK memastikan bahwa penggunaan APBN pada proyek ini dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian volume, atau indikasi kerugian keuangan negara, maka harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar ILHAM GP.
Lebih lanjut, GPMS Sultra menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menghakimi atau menyimpulkan adanya tindak pidana terhadap pihak tertentu. Namun, sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat, GPMS memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan keterbukaan informasi dan mendorong pemeriksaan objektif terhadap proyek yang menggunakan uang negara.
GPMS Sultra menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni membuka nilai kontrak dan informasi anggaran proyek, memeriksa kesesuaian volume pekerjaan dengan realisasi fisik, melakukan audit pertanggungjawaban penggunaan APBN, mengevaluasi kinerja PPK dan konsultan pengawas, memeriksa pelaksanaan kontrak oleh CV. Toma Jaya Abadi, mengusut setiap indikasi penyimpangan berdasarkan bukti, serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Uang negara bukan milik pejabat, bukan milik kontraktor, dan bukan milik kelompok tertentu. Uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menyisakan pertanyaan mengenai keterbukaan anggaran dan kualitas pekerjaannya,” tutup ILHAM GP.
GPMS Sultra menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawasi penggunaan anggaran negara, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab
(Umar)
