Fokustime.id – KENDARI, 11 NOVEMBER 2026 — Forum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FORGEMA Sultra) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk memperdalam penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT Ceria Nugraha Indotama (PT CNI). Pengusutan dinilai tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi harus menjangkau seluruh rantai kewenangan, kebijakan, dan administrasi pertambangan yang berlangsung selama periode 2017–2020.
Koordinator FORGEMA Sultra, Abdul Rahman Fathur, Mengatakan Berdasarkan informasi penyidikan Kejaksaan Agung RI, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola komoditas nikel PT CNI pada periode 2017–2020. Pada 25 September 2026, Kejagung mengumumkan penetapan PT CNI dan empat orang sebagai tersangka.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung, terdapat dugaan ekspor nikel tanpa pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), penggunaan dokumen uji kadar yang tidak sesuai fakta, serta penerbitan rekomendasi ekspor ketika persyaratan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) belum terpenuhi. Kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan yang disampaikan Kejagung mencapai Rp401.653.737.469,69.
Rahman, menilai penyidikan perkara tersebut perlu memberikan perhatian serius terhadap pejabat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kewenangan pada periode berlangsungnya perkara.
Nama Burhanuddin menjadi salah satu pihak yang perlu didalami keterangannya. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Sultra pada 2017 sebelum digantikan oleh Andi Makkawaru pada November 2017. Keduanya memiliki irisan jabatan dengan periode perkara yang kini sedang diusut Kejaksaan Agung.
“Pergantian kepemimpinan di tubuh Dinas ESDM Sultra pada November 2017 tidak boleh menjadi titik putus dalam penelusuran tanggung jawab administratif dan kewenangan pejabat. Burhanuddin maupun Andi Makkawaru perlu dimintai keterangan secara proporsional untuk menjelaskan proses kebijakan, administrasi pertambangan, serta penerbitan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas PT CNI,” tegas Rahman.
Selain Burhanuddin, Rahman juga menyoroti nama Andi Makkawaru yang disebut dalam informasi pemberitaan sebagai pihak yang pernah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Informasi mengenai pemanggilan tersebut perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi penyidik. Namun, apabila benar telah diperiksa, keterangannya perlu didalami lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam proses administrasi pertambangan PT CNI.
Rahman menegaskan, pemeriksaan terhadap kedua mantan Kepala Dinas ESDM tersebut bukan bentuk penghakiman maupun tuduhan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana. Langkah itu merupakan bagian dari kebutuhan penegakan hukum untuk mengurai seluruh proses pengambilan keputusan dan memastikan tidak ada mata rantai kewenangan yang terlewatkan.
“Jangan sampai penyidikan hanya berfokus pada pelaku di tingkat tertentu, sementara proses kebijakan, penerbitan rekomendasi, verifikasi RKAB, hingga pengawasan ekspor yang melibatkan kewenangan pejabat daerah tidak ditelusuri secara menyeluruh. Jika ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diproses sesuai hukum,” bebernya.
Rahman juga mempertanyakan bagaimana dugaan penerbitan dokumen pertambangan dan rekomendasi ekspor dapat berlangsung dalam rentang waktu 2017–2020, sementara pemenuhan persyaratan administrasi dan kewajiban DMO diduga bermasalah.
Menurut Rahman, perkara ini tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan ekspor komoditas nikel, tetapi harus dibedah sebagai persoalan tata kelola sumber daya alam, integritas birokrasi, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terhadap keuangan negara.
Tuntutan:
1. Mendesak jaksa Agung RI melalui Jampidsus Kejaksaan Agung untuk memanggil dan memeriksa Burhanuddin, mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bombana, guna mendalami kebijakan, kewenangan, serta proses administrasi pertambangan PT CNI selama masa jabatannya.
2. Mendesak Kejagung RI melakukan pendalaman terhadap Andi Makkawaru, mantan Kepala Dinas ESDM Sultra yang menggantikan Burhanuddin pada November 2017, termasuk mendalami keterangannya apabila benar pernah dipanggil sebagai saksi, serta menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan kewenangan dan kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola dan ekspor nikel PT CNI.
3. Mendesak penyidik Jampidsus mengusut secara menyeluruh rantai penerbitan dokumen perizinan dan rekomendasi ekspor nikel PT CNI, khususnya proses verifikasi RKAB, rekomendasi persetujuan ekspor, dokumen uji kadar nikel, serta pemenuhan kewajiban DMO sepanjang periode 2017–2020.
4. Mendesak Kejagung menelusuri seluruh pejabat Dinas ESDM Sultra yang memiliki kewenangan pada periode 2017–2020, termasuk Kepala Dinas, Kepala Bidang Minerba, Kepala Seksi terkait, dan pihak lain yang diduga mengetahui atau memiliki peran dalam proses penerbitan dokumen pertambangan PT CNI, serta mendalami kemungkinan adanya aliran dana maupun hubungan transaksional dengan pihak perusahaan.
5. Meminta Kejagung RI membuka perkembangan penyidikan dan konstruksi pertanggungjawaban masing-masing pihak secara transparan sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak ada pihak yang luput dari proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan politiknya.
6. Mendesak penegakan hukum yang profesional, independen, dan tanpa tebang pilih, serta meminta seluruh pihak yang memiliki informasi relevan untuk kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik demi mengungkap perkara dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI secara menyeluruh.
Rahman menegaskan, perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT CNI bukan persoalan kecil. Kasus ini menyangkut pengelolaan kekayaan sumber daya alam, kewenangan pejabat negara, serta potensi kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Burhanuddin dan Andi Makkawaru merupakan dua nama yang perlu mendapat perhatian dalam penelusuran kronologi kebijakan Dinas ESDM Sultra. Kami ingin mengetahui bagaimana proses administrasi dan pengawasan pertambangan berlangsung, siapa yang memiliki kewenangan, serta bagaimana rekomendasi ekspor dapat diterbitkan ketika terdapat dugaan persoalan pemenuhan persyaratan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengusutan perkara ini harus mampu menjawab kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun hubungan transaksional antara pihak perusahaan dengan penyelenggara negara. Setiap dugaan tersebut harus diuji melalui alat bukti dan proses penyidikan yang sah.
“Jangan sampai pengusutan perkara hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu, sementara seluruh rantai pengambilan kebijakan belum dibuka secara terang-benderang. Siapa pun yang memiliki keterkaitan berdasarkan bukti harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutup Rahman.
(Tim)
