Daerah

Kritik Tajam Pendiri NasDem Sultra: Sesalkan Aksi Tak Etis di DPRD dan Pertanyakan Legalitas Pergantian Kader

×

Kritik Tajam Pendiri NasDem Sultra: Sesalkan Aksi Tak Etis di DPRD dan Pertanyakan Legalitas Pergantian Kader

Sebarkan artikel ini

 

KENDARI,fokustime.id – Persoalan internal Partai NasDem di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini tidak hanya berkutat pada urusan pergantian kader. Cara konflik itu diekspresikan di ruang publik ikut menjadi sorotan, setelah beredar video sejumlah orang menerobos ruang rapat DPRD dan melakukan aksi naik ke atas meja.

Insiden tersebut memunculkan dua persoalan sekaligus: etika dalam menyampaikan keberatan di lembaga negara dan legalitas proses pengambilan keputusan di internal partai.

Salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni, menilai aksi tersebut tidak pantas dilakukan, terlebih ketika rapat berlangsung dan dihadiri unsur pimpinan daerah, pemerintah, serta aparat kejaksaan.

Menurut Jurni, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap orang. Namun, hak tersebut tetap harus dijalankan dengan menghormati tata tertib dan kewibawaan lembaga negara.

“Naik ke atas meja saat rapat berlangsung itu sangat tidak etis. Apalagi ada unsur pemerintah dan aparat penegak hukum di dalam ruangan. Seharusnya ada cara yang lebih bermartabat untuk menyampaikan keberatan,” kata Jurni, Senin (16/11/2026).

Namun, kritik Jurni tidak berhenti pada insiden di ruang rapat. Ia justru menyoroti persoalan yang dianggap lebih mendasar, yakni prosedur pemecatan atau pergantian kader di tubuh NasDem Sultra.

Ia menduga proses tersebut tidak dijalankan sesuai mekanisme organisasi. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah tidak adanya pemberitahuan atau tembusan keputusan kepada kader yang bersangkutan.

Jurni berpandangan, keputusan yang berdampak terhadap kedudukan kader, terlebih jika berkaitan dengan jabatan publik, tidak semestinya dilakukan tanpa prosedur yang jelas.

Menurut dia, mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai perlu ditempuh apabila persoalan tersebut merupakan sengketa internal yang menjadi kewenangannya.

“Pemecatan itu saya nilai cacat hukum karena tidak ditembuskan kepada pihak yang bersangkutan. Seharusnya ada proses di Mahkamah Partai untuk menguraikan secara jelas apa kesalahan kader sebelum keputusan diambil,” tegasnya.

Pernyataan tersebut membuka ruang pertanyaan mengenai dasar keputusan organisasi, tahapan pemeriksaan, hingga hak kader untuk mengetahui dan membela diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Dalam konteks partai politik, kewenangan organisasi memang menjadi bagian dari otonomi internal. Namun, kewenangan itu tetap harus dijalankan berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan lain yang ikut disinggung Jurni adalah sistem pengamanan dan pengendalian massa di lingkungan DPRD.

Ia mempertanyakan bagaimana sejumlah orang dapat dengan mudah memasuki ruang rapat yang sedang berlangsung hingga melakukan tindakan naik di atas meja.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi. Sebab, ruang rapat DPRD merupakan bagian dari lingkungan kelembagaan yang memiliki tata tertib dan fungsi resmi, bukan tempat untuk melampiaskan konflik organisasi.

Di sisi lain, Jurni juga mengungkapkan dugaan adanya informasi yang tidak akurat dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem terkait persoalan internal tersebut.

Ia menilai, apabila informasi yang disampaikan tidak utuh, keputusan di tingkat pusat berpotensi tidak menggambarkan duduk perkara yang sebenarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut merupakan penilaian Jurni yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak DPW maupun DPP NasDem.

Bagi Jurni, konflik organisasi semestinya diselesaikan melalui mekanisme internal yang tersedia, bukan berkembang menjadi pertunjukan perseteruan di hadapan publik.

Ia mengingatkan, partai politik memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar mengurus kepentingan pengurus dan kader. Partai juga membawa mandat politik masyarakat yang menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.

Karena itu, polemik NasDem Sultra dinilai perlu dijernihkan secara terbuka, baik menyangkut prosedur pergantian kader maupun insiden di ruang rapat DPRD.

Hingga persoalan tersebut mendapatkan penjelasan dari seluruh pihak, publik masih menunggu kejelasan mengenai dasar keputusan organisasi dan proses yang melatarbelakangi konflik tersebut.

Sebab, dalam politik, keputusan internal boleh saja menjadi urusan rumah tangga partai. Tetapi ketika menyentuh jabatan publik dan berlangsung di ruang lembaga negara, transparansi serta kepatuhan terhadap aturan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan

 

(Umar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *