KENDARI, fokustime.id– Gerakan Pemuda dan Masyarakat Oposisi Sulawesi Tenggara (GPMS Sultra) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 17 November 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).
Aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab GPMS Sultra sebagai organisasi kontrol sosial dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, khususnya terkait anggaran sebesar Rp5.266.750.000 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan dialokasikan untuk SMANKO Bahteramas Kendari.
GPMS Sultra menilai bahwa penggunaan anggaran dengan nilai miliaran rupiah tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut keterbukaan informasi mengenai peruntukan, mekanisme pengelolaan, realisasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Ketua GPMS Sultra, ILHAM GP, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat dikelola tanpa keterbukaan informasi yang memadai.
“Kami datang ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bukan tanpa alasan. Ada anggaran sebesar Rp5.266.750.000 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan dialokasikan untuk SMANKO Bahteramas Kendari. Kami meminta agar penggunaan anggaran tersebut dibuka secara transparan dan diperiksa secara objektif. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan peningkatan kualitas pendidikan justru tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas ILHAM GP.
Atas dasar tersebut, GPMS Sultra membawa tiga tuntutan utama kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, yaitu:
1. Meminta Kejati Sultra segera memanggil dan meminta keterangan pihak terkait.
Mendesak Kejati Sultra untuk memanggil serta meminta klarifikasi dari pegawai Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai pengelolaan anggaran sebesar Rp5.266.750.000 yang dialokasikan untuk SMANKO Bahteramas Kendari, termasuk meminta penjelasan mengenai peruntukan dan realisasi anggaran tersebut.
2. Mendesak Kejati Sultra melakukan penyelidikan atas dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran.
Meminta Kejati Sultra menindaklanjuti dugaan belum optimalnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran sekitar Rp5,26 miliar yang bersumber dari APBD, dengan melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaannya.
3. Mendesak pembentukan tim investigasi untuk menelusuri aliran dan realisasi anggaran.
Meminta Kejati Sultra membentuk tim untuk menelusuri dokumen perencanaan, mekanisme pencairan, aliran dana, realisasi kegiatan, bukti pertanggungjawaban, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
ILHAM GP kembali menegaskan bahwa GPMS Sultra akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
“Ini bukan persoalan kecil. Anggaran sebesar Rp5,26 miliar merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan. Kami meminta Kejati Sultra tidak mengabaikan persoalan ini dan segera mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara,” tutupnya.
(Tim/red)
