KENDARI,fokustime.id– Alokasi anggaran sekitar Rp30 miliar untuk rehabilitasi Pelabuhan Amolengo, Torobulu, dan Baubau melalui APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan. Ketua Koordinator Divisi Hukum dan HAM GJPI DPW Sulawesi Tenggara, Asraf, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut.
Sorotan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan rincian pagu tiga paket pekerjaan yang dipublikasikan, anggaran rehabilitasi Pelabuhan Torobulu mencapai Rp11.409.133.933, Pelabuhan Amolengo Rp6.900.838.000, dan Pelabuhan Baubau Rp8.056.046.000.
Jika dijumlahkan, total ketiganya sebesar **Rp26.366.017.933**. Angka tersebut menyisakan selisih sekitar **Rp3,63 miliar** dari nominal Rp30 miliar yang beredar dalam pemberitaan.
“Pertanyaannya, ke mana peruntukan selisih Rp3,63 miliar tersebut? Apakah masuk dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, pekerjaan pendukung, atau paket lain? Ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Asraf.
Menurutnya, informasi mengenai besaran anggaran tidak boleh berhenti pada pengumuman nominal. Pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, harus mampu menjelaskan struktur anggaran, proses pelaksanaan, hingga hasil pekerjaan yang dibiayai menggunakan uang rakyat.
Asraf menegaskan, Kepala Dinas Perhubungan tidak cukup hanya menyampaikan program pembangunan sebagai capaian pemerintah. Penjelasan mengenai nilai kontrak, perusahaan pelaksana, spesifikasi teknis, progres pekerjaan, serta mekanisme pengawasan juga harus dibuka kepada publik sesuai ketentuan.
“Jangan hanya lantang mengumumkan anggaran miliaran rupiah, tetapi tidak transparan ketika masyarakat mempertanyakan rincian penggunaannya. Jabatan publik membawa tanggung jawab, bukan sekadar kewenangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa rehabilitasi pelabuhan harus menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut, bukan sekadar pembenahan fisik atau mempercantik fasilitas.
Sebagai daerah kepulauan, Sulawesi Tenggara membutuhkan pelabuhan yang aman, layak, memiliki fasilitas memadai, serta mampu mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antardaerah.
Karena itu, besarnya anggaran harus sebanding dengan kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi hasil pembangunan tidak menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Asraf turut meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, memastikan seluruh program rehabilitasi berjalan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengawasan terhadap penggunaan APBD tidak boleh hanya menjadi urusan administratif, tetapi harus memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat nyata.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Atas dasar itu, GJPI DPW Sultra mendesak:
1. Kepala Dinas Perhubungan Sultra memberikan klarifikasi terbuka mengenai total anggaran rehabilitasi tiga pelabuhan yang disebut mencapai sekitar Rp30 miliar.
2. Membuka rincian penggunaan anggaran sekaligus menjelaskan selisih sekitar Rp3,63 miliar dari total pagu tiga paket pekerjaan.
3. Menyampaikan nilai kontrak, identitas perusahaan pelaksana, spesifikasi teknis, serta progres masing-masing proyek.
4. Memastikan pekerjaan sesuai kontrak, standar mutu konstruksi, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Membuka ruang pengawasan publik agar pelaksanaan proyek dapat dipantau secara transparan.
“Ini bukan penolakan terhadap pembangunan. Kami justru mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Namun, dukungan itu tidak berarti publik harus diam ketika terdapat angka anggaran yang belum dijelaskan secara utuh,” tegas Asraf.
Ia menambahkan, anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
“Kadis Perhubungan jangan hanya mengumumkan anggaran Rp30 miliar. Buka rinciannya, jelaskan selisihnya, tunjukkan kualitas pekerjaannya, dan pertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban!”** tutup Asraf.(Tim)
