Jakarta,fokustime.id- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, meminta PT Freeport Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Hal itu disampaikan Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Direktur Utama PT Freeport Indonesia di Gedung DPR, Selasa (14/07/2026).
“Selama ini kita mengetahui Freeport telah menjalankan banyak program untuk masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga berbagai program sosial lainnya. Namun pertanyaan besarnya, mengapa program-program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif?” kata Ratna.
Ratna menilai, program pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun perlu dievaluasi secara mendalam agar diketahui akar persoalan yang membuat dampaknya belum optimal.
Ia meminta manajemen PT Freeport Indonesia mencari “benang merah” dari berbagai program yang telah dijalankan sehingga dapat dirumuskan model pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Harus dicari apa persoalan utamanya. Jangan sampai program-program yang berjalan hanya berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling terintegrasi. Harus ada strategi yang mampu menjadi pemicu perubahan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ratna juga menyoroti besarnya dana tanggung jawab sosial yang telah dikeluarkan perusahaan. Menurutnya, dengan anggaran yang mencapai sekitar 117,1 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun, masyarakat semestinya merasakan dampak yang jauh lebih signifikan.
“Kalau dihitung selama puluhan tahun, nilainya sangat besar. Karena itu, publik tentu berharap investasi sosial sebesar itu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, maupun kemandirian ekonomi,” katanya.
Menurutnya, hal ini harus menjadi tantangan besar bagi PT Freeport Indonesia. Program pemberdayaan seharusnya mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, memiliki keterampilan, dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
“Jangan sampai kekayaan alam yang luar biasa tidak berbanding
lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tegas Ratna.
Ratna mengakhiri dalam stetemen rilisnya yang diterima Efendi reporter Elshinta berharap PT Freeport Indonesia melakukan pembenahan terhadap desain program tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil sehingga benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Papua. “Kami juga meminta agar PT Freeport merealisasikan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui reklamasi lahan bekas tambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai,” ucapnya. (Efendi)
