Morowali, fokustime.id – Aliansi Masyarakat Bahomakmur Bersatu (AMBB) kembali mengupayakan perjuangannya untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dan kehidupan yang layak di desa Bahomakmur selaku lingkar tambang dan pabrik di kawasan industri PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Kali ini, upaya tersebut dilakukan melalui ruang diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR KSDK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada 7 Desember 2025, tim PR KSDK BRIN melakukan pemetaan sosial dan wawancara dengan sejumlah warga Desa Bahomakmur. Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat yang bermukim di sekitar lingkar kawasan industry serta mengidentifikasi kemungkinan program-program pemberdayaan yang relevan dan kontekstual.
Menurut Ardihan Sewe, salah satu tokoh masyarakat yang ditemui, kehadiran PR KSDK BRIN menjadi angin segar. Ia menyampaikan bahwa selama beroperasinya tambang dan pabrik di sekitar Desa Bahomakmur, belum pernah ada pihak pemerintah maupun perusahaan yang melakukan kajian langsung terhadap persoalan yang dihadapi warga. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi tolak ukur bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup di Bahomakmur.
“Sejak hadirnya pabrik yang berdampingan dengan desa kami, terjadi kerusakan lingkungan seperti pencemaran debu, kebisingan, bau kimia, dan perubahan siklus air tanah. Bahkan beberapa kali terjadi banjir yang diduga akibat buruknya penanganan aliran air oleh perusahaan saat curah hujan tinggi, sehingga membanjiri rumah dan lahan produktif warga,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Ilham Nur Iskandar, tokoh pemuda Desa Bahomakmur. Ia berharap kegiatan yang dilakukan PR KSDK BRIN dapat melahirkan penelitian ilmiah yang menjadi panduan bagi pemerintah dan perusahaan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkar industri, khususnya di kawasan PT IMIP.
“Kami melihat adanya pergeseran kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sejak hadirnya pabrik di sekitar desa. Salah satunya adalah pergeseran profesi: dari petani dan nelayan menjadi buruh pabrik. Padahal kita tahu, kawasan industri seperti PT IMIP tidak selamanya akan berproduksi. Jika tidak ada mitigasi sejak sekarang, maka ketika industri berhenti, masyarakat akan kehilangan satu-satunya sumber penghidupan. Ini berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial yang serius,” jelasnya.
Sebelumnya, pada 20 November 2025, warga Bahomakmur melalui AMBB telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Morowali. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan tuntutan pertanggungjawaban kepada sejumlah tenant di kawasan PT IMIP atas dugaan pelanggaran lingkungan hidup. Sejumlah pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas perizinan usaha perusahaan turut diundang. Namun, sangat disayangkan, tidak ada satu pun perwakilan perusahaan yang hadir, sehingga aspirasi warga belum tersampaikan secara langsung.
Masyarakat Desa Bahomakmur berharap agar kegiatan pemetaan sosial yang dilakukan PR KSDK BRIN dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kajian ilmiah yang komprehensif. Kajian tersebut diharapkan mampu menjadi dasar advokasi atas dugaan pelanggaran lingkungan, sekaligus melahirkan rekomendasi program pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sosial di tengah dinamika kawasan industri.
(Umar)
