Morowali, fokustime.id – Sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Morowali Industri Sejahtera (MIS) yang digelar, Sabtu, 6 Desember 2025, di Gedung Kantor Camat Bungku Selatan menuai pro dan kontra dari masyarakat terdampak. Penolakan terutama datang dari warga Desa Torete yang menilai konflik agraria dengan perusahaan belum pernah diselesaikan, khususnya terkait aktivitas PT. Teknik Alum Service (TAS) selaku pemilik IUP dan PT. Neo Energi Estate sebagai perusahaan Projek Strategis Nasional (PSN).
Arlan Dahrin, salah satu tokoh pemuda Desa Torete, menyatakan penolakan terhadap sosialisasi tersebut karena perusahaan dianggap tidak kooperatif dalam menyelesaikan hak-hak masyarakat sebelum membahas rencana kerja ke depan. “Baru mulai saja sudah berkonflik, apalagi kalau sudah beroperasi. Bisa saja nanti masyarakat diusir paksa,” tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi juga tidak transparan. Ia menilai forum tersebut tidak jelas karena peserta yang hadir justru didominasi pihak PT. TAS, bukan PT. MIS sebagai perusahaan yang mengajukan Amdal. Ia juga mempertanyakan absennya Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut.
“Sosialisasi ini tidak jelas, apalagi yang hadir semua orang-orang PT. TAS, bukan PT. MIS. Ini bentuk pembodohan dan manipulasi. Pemerintah kecamatan harus bertanggung jawab, kenapa sosialisasi digelar di gedung kecamatan sementara Pemda tidak hadir,” ujarnya.
Arlan mengaku mendapat perlakuan tidak pantas setelah menyampaikan keberatan dalam forum. Ia mengungkapkan dirinya dipaksa keluar oleh sejumlah pihak ketika mencoba menjelaskan konflik agraria yang sedang berlangsung, termasuk kerusakan mangrove dan tanah APL yang diduga dilakukan oleh PT. TAS dan PT. Neo Energi Estate.
“Saya angkat bicara soal masalah Desa Torete, tapi forum ini seakan-akan dipaksakan agar berjalan mulus, padahal masalah masyarakat tidak pernah diselesaikan,” tambahnya.
Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD KK-Morowali), Amrin, mengecam keras tindakan perusahaan dan aparat yang mengeluarkan perwakilan masyarakat dari forum sosialisasi. Ia menilai tindakan tersebut sebagai upaya pembungkaman terhadap warga yang ingin menyampaikan keberatan secara terbuka. “Dalam video yang beredar, kami menduga kepolisian justru berdiri membela investasi dan melarang masyarakat bersikap kritis di tanah Morowali,” ujar Amrin.
Ia menambahkan bahwa masyarakat memiliki alasan kuat menolak sosialisasi, terutama karena konflik agraria yang masih berlangsung dan potensi kerusakan lingkungan yang belum terselesaikan. “Jika perusahaan dan aparat kooperatif, seharusnya tidak ada pelarangan bertanya atau mengeluarkan warga yang memberikan pandangan kontra. Perusahaan wajib menjelaskan secara rasional, bukan memanipulasi forum,” tegasnya.
Amrin kemudian mempertanyakan keberpihakan Aparat Penegak Hukum (APH), setelah melihat salah satu warga dikawal ketat oleh kepolisian hanya karena memberi pernyataan kritis, sementara tindakan fisik dari peserta lain dibiarkan tanpa respons. “Jangan sampai kepolisian lebih berpihak pada pemodal dibanding masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembungkaman terhadap warga atas nama investasi tidak dapat dibenarkan. “GRD KK-Morowali mengecam keras tindakan kepolisian, khususnya Polsek Bungku Selatan dan Bungku Pesisir, atas tindakan pembungkaman demokrasi kepada warga yang menolak sosialisasi. Kami meminta Kapolres Morowali segera mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM),” tutupnya.
(Umar)
