Morowali, fokustime.id – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Jendral TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi menilai kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal ini disampaikan Menhan RI, Jendral TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin disela-sela sambutan dan arahan di acara peninjauan lokasi Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Pemasangan Plang Penguasaan Satgas PKH di lokasi tambang ilegal PT. Bumi Morowali Utama (BMU) di Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 4 November 2025.
“Mewakili Pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan terima kasih atas operasi yang telah dilakukan oleh satgas PKH, sesuai dengan aturan presiden Nomor 5 tahun 2025. Dari penyampaian Dansatgas Halilintar, pemerintah bisa menilai bahwa satgas telah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP,” ungkap Menhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.
Menurut Menhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, berdasarkan pemaparan tersebut, pemerintah bisa melihat ada banyak pelanggaran tambang, maka dari itu pemerintah kedepannya akan merancang navigasi atau aturan pertambangan yang lebih tepat dan ketat lagi.
“Berbagai tantangan baik itu secara administrasi maupun fisik akan diselesaikan secara bersama. Kehadiran para wakil pengarah ditempat ini merupakan bentuk dukungan moril pada seluruh jajaran yang terlibat,” ucap Menhan Sjafrie.
Ia menuturkan, negara harus melakukan penertiban dan penegakan hukum yang dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional, dimana masyarakat ingin melihat kekayaan alam itu dikelola secara tertib dan dapat memberikan manfaat yang sebesarnya kepada masyarakat.
(Wardi)
